[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd829fd1-caeb-42ee-bd3d-1f1cb064827c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2006 tentang BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2006","number","2","year","2006","published_date","2006-10-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK:	\n \n Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat atas asset Negara, sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,\r\nPenyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai\r\nPolitik \n UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 29 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2006. \n 9 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2006 mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kehidupan demokrasi dan peran partai politik dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah membantu kegiatan dan kelancaran administrasi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Tanjungpinang.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Pemberian bantuan keuangan setiap tahun anggaran kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD, dengan besaran proporsional berdasarkan jumlah kursi yang diperoleh pada Pemilihan Umum 2004.\n2. Besaran bantuan keuangan ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kursi per tahun anggaran, yang dianggarkan dalam APBD.\n3. Tim yang ditetapkan oleh Walikota melakukan penelitian dan verifikasi terhadap keberadaan partai politik serta kelengkapan administrasi pengajuan bantuan.\n4. Tata cara pengajuan bantuan keuangan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik kepada Walikota, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.\n5. Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara partai politik.\n6. Partai politik wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Walikota setelah diaudit.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT
TANJUNGPINANG CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2006
CONCERNING
FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

Considering:

that Political Parties are the embodiment of people's sovereignty over State assets, so in order to support the realization of democratic life, it is necessary to provide financial assistance to Political Parties;
that financial assistance as referred to in letter a is carried out in accordance with Law Number 31 of 2002 concerning Political Parties juncto Government Regulation Number 29 of 2005 concerning Financial Assistance to Political Parties and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 of 2005 concerning Guidelines for Submission, Submission and Reporting on the Use of Financial Assistance to Political Parties;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd829fd1-caeb-42ee-bd3d-1f1cb064827c","actionData","errors"]