For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Also known as: PP 5/1998 · PP No. 5 Tahun 1998 · PP Nomor 5 Tahun 1998

Status:
Inactive
Effective Date:7 Januari 1998Publication Date:7 Januari 1998
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePenyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
LocationPemerintah Pusat
Effective Date07 Januari 1998
Publication Date07 Januari 1998
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Penyanderaan merupakan langkah terakhir dalam penagihan pajak dan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp 100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya. Proses penyanderaan memerlukan izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Penanggung Pajak yang disandera memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan, jika dikabulkan, dapat meminta rehabilitasi nama baik dan ganti rugi. Penyanderaan dilakukan di tempat tertentu yang tertutup dan terasing, dengan fasilitas terbatas dan sistem pengamanan yang memadai.

(-)

(-)