[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd79cf87-6d03-45b0-aed8-7372e87b4646","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","short_title","Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-11-14","effective_date","2024-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","28dd37dd-9bf2-429f-9648-7f4df71874e4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Narkotika Nasional","short_name","Peraturan BNN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Badan Narkotika Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Badan Narkotika Nasional
2024
Peraturan Badan Narkotika Nasional NO. 2, BN 2024 (908) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Narkotika Nasional TENTANG Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 35 Tahun 2009; Perpres Nomor 23 Tahun 2010; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 132 Tahun 2022; Perpres Nomor 82 Tahun 2023; Peraturan BNN Nomor 5 Tahun 2020; dan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur mengenai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di lingkungan Badan Narkotika Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2024. \n Lampiran file: 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 195);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Narkotika Nasional ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BNN. Dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ketentuan substansial mencakup penyelenggaraan Tata Kelola SPBE BNN secara terpadu oleh Kepala BNN, meliputi Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Arsitektur SPBE BNN bertujuan memberikan panduan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu, disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis BNN. Peta Rencana SPBE BNN disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di BNN, berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE BNN, dan Rencana Strategis BNN.

Data dan Informasi dikelola oleh unit kerja di BNN sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia. Infrastruktur SPBE BNN terdiri atas Jaringan Intra BNN dan Sistem Penghubung Layanan BNN, diselenggarakan oleh unit kerja pusat penelitian, Data, dan Informasi. Aplikasi SPBE BNN terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus, dengan pembangunan dan pengembangan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka. Keamanan SPBE BNN ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Layanan SPBE BNN terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Manajemen SPBE meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan Informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi Informasi dan komunikasi. Tim Koordinasi SPBE BNN dibentuk sebagai penyelenggara SPBE di BNN. Pemantauan SPBE BNN dan Evaluasi SPBE BNN dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di BNN sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM
WITHIN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize clean, effective, transparent, and accountable governance, as well as quality and reliable public service, an electronic-based government system is needed within the National Narcotics Board;
that based on Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government System, every leader of central agencies has the duty to coordinate and establish policies for electronic-based government system;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the National Narcotics Board concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd79cf87-6d03-45b0-aed8-7372e87b4646","actionData","errors"]