[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd75513a-066b-455b-8c84-919748186bb1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Utara","place_of_enactment","Wanggudu","theme","Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penanggulangan-Penyalahgunaan-Narkotika-Psikotropika-Zat Adiktif-Lainnya
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/No. 79
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalah menyusun Peraturan Daerah mengenai Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat Kabupaten Konawe Utara semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini diatur tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, antisipasi dini, dan pencegahan. Diatur pula tentang Penanganan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu perda ini juga mengatur masalah pendanaan, pelaporan, dan sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2016. \n 22 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) di Kabupaten Konawe Utara. Latar belakangnya adalah meningkatnya penyalahgunaan NAPZA yang mengancam perkembangan sumber daya manusia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur upaya penanggulangan NAPZA secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, membangun partisipasi masyarakat, dan menciptakan ketertiban.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Antisipasi Dini: Pemasangan papan pengumuman larangan NAPZA, kampanye informasi, penandatanganan surat pernyataan oleh pimpinan dan karyawan badan usaha, edukasi dini di keluarga dan satuan pendidikan, pembangunan pusat informasi dan edukasi, serta tes urine berkala.
Pencegahan: Meliputi pencegahan primer (mencegah penyalahgunaan), sekunder (melepaskan dari ketergantungan), dan tersier (mencegah kekambuhan). Sasarannya adalah keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, ormas, instansi pemerintah, badan usaha, pemondokan/asrama, media massa, dan tempat ibadah.
Penanganan: Melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang melakukan asesmen dan rehabilitasi medis serta sosial. Pecandu wajib lapor ke IPWL.
Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi: IPWL wajib melaporkan data pecandu kepada Bupati. Bupati membentuk tim monitoring dan evaluasi.
Pasca Rehabilitasi: Pembinaan dan pengawasan terhadap pecandu yang telah selesai rehabilitasi.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya penanggulangan NAPZA.
Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
Pendanaan: Bersumber dari APBN, APBD, dan sumbangan yang tidak mengikat.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya.\n2. Tindakan administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH KONAWE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH KONAWE REGENCY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
THE PREVENTION OF NARCOTICS, PSYCHOTROPICS
AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES ABUSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 4 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2013 concerning Facilitation of the Prevention of Narcotics Abuse, one of the tasks of the regional government in facilitating the prevention of narcotics abuse is to prepare Regional Regulations regarding Narcotics;
that the abuse of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances is dangerous for the development of human resources and threatens the life of the nation and state;
that the abuse of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances in the North Konawe Regency community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd75513a-066b-455b-8c84-919748186bb1","actionData","errors"]