[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd747e73-4593-462c-8bda-9381aa7f3086","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006","number","20","year","2006","published_date","2006-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman-peencanaan-pembangunan-desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2006/No.20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa \n UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan pembangunan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Latar belakangnya adalah perlunya dasar hukum yang lebih kuat mengenai mekanisme perencanaan pembangunan di desa, mengingat pembangunan selama ini dinilai belum optimal. Tujuannya adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar perencanaan desa, kecamatan, dan kabupaten.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa yang wajib disusun oleh setiap desa secara partisipatif. Perencanaan tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

\n\n

Penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang terdiri dari Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan. RPJM Desa memuat visi, misi, dan arah pembangunan desa dengan mengacu pada RPJM Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Hasil Musrenbang Desa berupa daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa, daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke tingkat Kecamatan, dan daftar nama utusan yang akan membahas hasil Musrenbang desa pada forum Musrenbang kecamatan.

\n\n

Bupati bertanggung jawab atas pengendalian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, yang dapat dilimpahkan kepada unit kerja teknis. Pengendalian meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi.

","transitional_provisions","1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan paling lama 1(satu) Tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Bagi desa yang tidak menyusun perencanaan pembangunan desa dan atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ini maka diberi sanksi berupa penundaan bantuan APBD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
YEAR 2006 NUMBER 12 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 20 OF 2006
on
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS

Considering / Whereas:

that in accordance with the provisions of Article 66 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to form a Regional Regulation on Guidelines for the Preparation of Village Development Planning.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions within the Central Java Province;
Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 53, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4389);
Law Number 25 of 2004 on the National Development Planning System (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd747e73-4593-462c-8bda-9381aa7f3086","actionData","errors"]