[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd679375-f4a0-4f87-9c8b-7cb3b273ab32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-07-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin - gangguan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2012/ NO. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam Wilayah Kota Baubau, maka terhadap setiap kegiatan usaha perlu diatur izin gangguannya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Gangguan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, dipandang perlu mengatur izin gangguan dalam Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau–Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan \r\nDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3). \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. KETENTUAN UMUM 2. IZIN GANGGUAN 3. KRITERIA GANGGUAN 4. KETENTUAN RETRIBUSI 5. PENGAWASAN 6. SANKSI ADMINISTRASI 7. KETENTUAN PIDANA 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Baubau ini mengatur tentang izin gangguan untuk kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Latar belakangnya adalah perlunya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan untuk memiliki izin gangguan.
Pengecualian kewajiban izin untuk kegiatan di kawasan industri, bangunan yang sudah memiliki izin gangguan, dan usaha mikro yang dampaknya terbatas.
Prosedur permohonan izin yang meliputi persyaratan administratif dan teknis.
Kewenangan Walikota atau pejabat untuk memberikan atau menolak permohonan izin.
Kewajiban pemegang izin untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
Masa berlaku izin, perubahan izin, dan kondisi di mana izin tidak berlaku.
Kriteria gangguan yang meliputi aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.
Ketentuan mengenai retribusi izin gangguan.
Kewenangan Walikota atau pejabat untuk melakukan pengawasan.

\n","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2004 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Walikota atau pejabat berwenang memerintahkan penghentian kegiatan usaha yang belum memiliki izin.\n2. Walikota atau pejabat dapat mencabut izin jika tempat usaha diubah sehingga izin batal atau pemegang izin tidak memenuhi kewajiban.\n3. Pencabutan izin disertai penutupan tempat usaha setelah peringatan.\n4. Dalam keadaan mendesak, Walikota atau pejabat berwenang menghentikan dan menutup tempat usaha.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BAUBAU CITY
NUMBER 6 OF 2012

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER: 6 OF 2012
ON
NUISANCE PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

Considering :

that in order to regulate, control and supervise the activities of space utilization, the use of natural resources, infrastructure and certain facilities in order to protect the public interest and preserve the environment in the Baubau City Area, every business activity needs to be regulated for its nuisance permit;
that based on the Nuisance Law Staatblad of 1926 Number 226 jo Staatblad of 1940 Numbers 14 and 450, it is deemed necessary to regulate nuisance permits in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,
it is necessary to establish a Regional Regulation of Baubau City on Nuisance Permit Retribution.

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd679375-f4a0-4f87-9c8b-7cb3b273ab32","actionData","errors"]