[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd536d93-c3ff-4db4-9721-16e0b3fa7c0c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.03/2022","number","131/PMK.03/2022","year","2022","published_date","2022-09-02","effective_date","2022-09-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72,75],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMERIKSA PAJAK – PETUNJUK PELAKSANAAN
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 131/PMK.03/2022, BN.2022/NO. 898; https:jdih.kemenkeu.go.id : 34 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
ABSTRAK:	\n \n telah dibentuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun\r\n2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan untuk melaksanakan pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu menetapkan\r\npetunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak oleh pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.\r\n \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), PP 30 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.77, TLN No.6340), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 210/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No.1961) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 184/PMK.01/2020 (BN Tahun 2020 No.1356), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031). \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nPemeriksa Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/ atau Penegakan Hukum Perpajakan pada Kementerian, yang terdiri atas Pemeriksa Pajak Ahli Pertama, Pemeriksa Pajak Ahli Muda, Pemeriksa Pajak Ahli Madya, dan Pemeriksa Pajak Ahli Utama. Kegiatan\r\npenyidikan tindak pidana perpajakan dalam klaster Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak meliputi SKP dan Perilaku Kerja. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan PNS ke dalam J abatan Fungsional Pemeriksa Pajak dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Pemeriksa Pajak, dibentuk organisasi profesi Pemeriksa Pajak. Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pemeriksa Pajak dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan PPK. Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dan/ atau jabatan dan memiliki rekomendasi untuk kenaikan pangkat dan/ atau jabatan setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018, dapat dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 124 HLM, Lampiran halaman 35-124. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1370).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme Pemeriksa Pajak dalam pengujian kepatuhan dan penegakan hukum perpajakan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, kategori, jenjang, dan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak. Pemeriksa Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengujian Kepatuhan Perpajakan dan/atau Penegakan Hukum Perpajakan pada Kementerian Keuangan.
Penilaian kinerja Pemeriksa Pajak yang meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja. Target Angka Kredit juga diatur sebagai dasar penyusunan dan penilaian SKP.
Pengusulan, penilaian, penetapan, pejabat pengusul, dan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Proses pengusulan Angka Kredit dilakukan dua kali dalam setahun.
Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat dalam menjalankan tugas penilaian Angka Kredit.
Pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali. Pengangkatan dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pemeriksa Pajak.
Organisasi profesi Pemeriksa Pajak yang dibentuk untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi.
Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan.
Pengembangan kompetensi Pemeriksa Pajak melalui pelatihan.

\n","transitional_provisions","1. Angka Kredit Kumulatif yang telah dimiliki Pemeriksa Pajak kategori keahlian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018 disesuaikan menjadi Angka Kredit Kumulatif berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pemeriksa Pajak yang telah memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dan/atau jabatan dan memiliki rekomendasi untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.03/2018, dapat dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34.\n3. Dalam rangka pembayaran tunjangan jabatan Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Pajak Ahli Pertama dipersamakan dengan Pemeriksa Pajak Pertama, Pemeriksa Pajak Ahli Muda dipersamakan dengan Pemeriksa Pajak Muda, dan Pemeriksa Pajak Ahli Madya dipersamakan dengan Pemeriksa Pajak Madya.","sanctions","(-)","revokes",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PMK No. 133/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113236/pmk-no-133pmk032018","80186ef7-66ef-4dcf-ad66-c64d38d9743b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 131/PMK.03/2022
CONCERNING
IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR FUNCTIONAL POSITION OF
TAX AUDITOR

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to improve organizational performance and develop professionalism in carrying out duties in the field of tax compliance testing and/or tax law enforcement, the Functional Position of Tax Auditor has been established based on Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 66 of 2021 concerning the Functional Position of Tax Auditor;
that to implement the development of the profession and career of the Functional Position of Tax Auditor, it is necessary to stipulate guidelines for the implementation of the Functional Position of Tax Auditor by the leader of the coaching agency for the Functional Position of Tax Auditor;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd536d93-c3ff-4db4-9721-16e0b3fa7c0c","actionData","errors"]