[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd5016a9-2405-431e-ae1d-12bf66aa091a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-08-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2005/No.6 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar, Pemerintah Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah; bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Banjar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perizinan, nama, obyek, subyek dan jenis retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan penetapan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, masa retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, pengurangan keringanan dan penghapusan retribusi, kadaluwarsa, tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa, ketentuan pengawasan pengendalian, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2005. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah dari retribusi, seiring dengan peningkatan status Kota Banjar menjadi daerah otonom.

Peraturan ini mengatur tentang:

Objek retribusi, meliputi pemakaian tanah dan bangunan/gedung, stadion/lapangan olahraga, kendaraan, alat-alat berat, dan kekayaan daerah lainnya.
Subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang memakai/menikmati/menggunakan kekayaan daerah.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jangka waktu, luas, jumlah, dan jenis pemakaian kekayaan daerah.
Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang berorientasi pada harga pasar.
Tata cara pemungutan retribusi, yang tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar.
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tentang kadaluarsa penagihan retribusi setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","1. Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER : 6
YEAR: 2005
SERIES : C

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law
Number 27 of 2002 concerning the Establishment
of Banjar City, the Administrative City Government
of Banjar has increased its status to become an autonomous
region with all the authority and
capabilities it possesses, which in
its implementation needs to be carried out according to the principles of
democracy, community participation,
equity and justice, accountability and
objective conditions of the region;
that in order to carry out
development, governance and improvement
of services to the community, it is necessary to explore
sources of income originating from
Regional Retribution which is the Authority
of the Banjar City Region;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd5016a9-2405-431e-ae1d-12bf66aa091a","actionData","errors"]