[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd4da92a-3321-4e84-ad76-ecbc01dc33e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-02-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Kawasan Jalur Hijau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN-JALUR-HIJAU
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Jalur Hijau
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan khususnya perkembangan di bidang kepariwisataan, sehingga perlu diwujudkan penataan ruang yang dinamis agar tetap terpelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungannya ;\r\nb. bahwa kelestarian alam serta keindahan pemandangan sepanjang jalan dan obyek-obyek Pariwisata merupakan salah satu faktor yang merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Propinsi Bali dan ke Kabupaten Tabanan khususnya sehingga perlu untuk menetapkan beberapa lokasi sebagai kawasan jalur hijau;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Jalur Hijau ; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012; . Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2013 \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. LARANGAN DAN KEWAJIBAN; 3. LOKASI / AREAL KAWASAN JALUR HIJAU; 4. KETENTUAN PENYIDIKAN; 5. KETENTUAN PIDANA; 6. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2014. \n Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penetapan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan. Latar belakangnya adalah perkembangan pembangunan yang pesat, khususnya di bidang kepariwisataan, yang memerlukan penataan ruang yang dinamis untuk menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan filosofi Tri Hita Karana. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan beberapa lokasi sebagai kawasan jalur hijau guna menjaga kelestarian alam dan keindahan pemandangan, yang menjadi daya tarik wisata.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi larangan mendirikan bangunan permanen atau tidak permanen yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan tanah di kawasan jalur hijau, kecuali mendapat izin Bupati atas rekomendasi DPRD. Larangan ini tidak berlaku pada Kawasan Warisan Budaya Dunia Jati Luwih. Pemilik bangunan yang sudah ada di kawasan jalur hijau dilarang melakukan perluasan dan wajib menanami pekarangan dengan tanaman peneduh/penghijauan.

\n\n

Peraturan ini juga menetapkan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kawasan jalur hijau, yang meliputi beberapa jurusan jalan seperti Denpasar – Singaraja, Senganan - Jati Luwih, Penebel – Senganan, Mengwi – Kediri - Tanah Lot, Denpasar – Pengeragoan, Antosari – Pupuan, Pesiapan – Tabanan – Yeh Gangga, Penyalin – Kerambitan, dan Kawasan Warisan Budaya Dunia Jati Luwih. Setiap kawasan jalur hijau diberikan kompensasi pengurangan dari kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kecuali bagi yang mendapatkan rekomendasi membangun atau bangunan yang sudah ada.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ΤΑΒΑΝΑΝ REGENCY
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
GREEN BELT AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TAΒΑΝΑΝ,

\n\n \n \n

Considering:

that with the rapid development of construction in Tabanan Regency, especially developments in the field of tourism, it is necessary to realize dynamic spatial planning in order to maintain environmental sustainability in accordance with the Tri Hita Karana philosophy which is at the core of the value of balanced relationships between humans and God, humans and humans and humans with their natural environment;
that the preservation of nature and the beauty of the scenery along the roads and tourism objects is one of the factors that is an attraction for tourists to visit the Province of Bali and Tabanan Regency in particular, so it is necessary to designate several locations as green belt areas;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd4da92a-3321-4e84-ad76-ecbc01dc33e6","actionData","errors"]