[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd4ab74f-78ea-4cfc-b22e-16a091c9e9ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hukum Adat Suku Tolaki Kabupaten Konawe","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Hukum Adat Suku Tolaki Kabupaten Konawe","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hukum Adat Suku Tolaki
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2016 NOMOR 180
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Hukum Adat Suku Tolaki Kabupaten Konawe
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan arah terpadu dalam\r\npelaksanaan Hukum Adat Suku Tolaki di Kabupaten\r\nKonawe perlu suatu aturan tertulis maupun tidak\r\ntertulis untuk dijadikan acuan pelaksanaan adat\r\nIstiadat Suku Tolaki dalam memberi nilai tambah\r\nsecara rata sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan\r\ndan diberdayakan dengan memberi kedudukan\r\nkewenangan, tugas, fungsi dan peranan yang memadai\r\ndengan didukung dan dibantu oleh kelembagaan Adat\r\nTolaki, sehingga sesuai dengan perkembangan dan\r\ntuntutan kebutuhan daerah otonom dalam bingkai\r\nNegara Kesatuan Republik Indonesia dalam usaha\r\nmencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat\r\nsecara berkeadilan;\r\nb. bahwa hasil musyawarah kesepakatan temu budaya\r\nTolaki pada festival budaya daerah III di Unaaha\r\nKabupaten Konawe Tanggal 9 November 1996 telah\r\nterbentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga\r\nyang mengatur hirarki dan sistem koordinasi organisasi\r\nmasyarakat Adat Tolaki untuk bersinergi, mulai dari\r\nMajelis Adat Tolaki, Dewan Adat Tolaki Provinsi, Dewan\r\nAdat Tolaki Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku\r\nHukum Adat Tolaki, Dewan Adat Tolaki Kecamatan dan\r\nDewan Adat Tolaki Desa/Kelurahan;\r\nc. bahwa Peraturan Hukum Adat Suku Tolaki yang telah\r\nberlangsung selama ini belum dituangkan secara\r\ntertulis, sehingga dengan perkembangan tuntutan\r\nzaman dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan\r\ntuntutan kebutuhan daerah otonom sehingga perlu \n 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun\r\n1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di\r\nSulawesi diundangkan Tanggal 4 Juli 1959. (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\npembentukan peraturan Perundang-Undangan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4578;\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang\r\nPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 2013);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang\r\nPerkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia\r\nTahun 197 4 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3019);\r\n5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang\r\nPerkembangan Kependudukan Dan Pembangunan\r\nKeluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3475);\r\n6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak\r\nAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3886);\r\n7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang\r\nKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3888), Sebagaimana Telah\r\nDiubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun\r\n2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004\r\nTentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41\r\nTahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang\r\nDesa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4587);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang\r\nKelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor, 159, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4588);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang\r\nKoordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988\r\nNomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3373);\r\n13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26\r\nTahun 2004 Tentang perubahan nama Kabupaten\r\nKendari menjadi Kabupaten Konawe Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia tahun 2004 nomor 103;\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan\r\nDaerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang\r\nPedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4741).\r\n16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997\r\ntentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta\r\nPengembangan Adat istiadat, Kebiasaan-kebiasaan\r\nMasyarakat dan Lembaga Adat Daerah;\r\n17. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan\r\nNasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman\r\nPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum\r\nAdat;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007\r\ntentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;\r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Produk Hukum Daerah.\r\n \n BAB I KETENTUAM UMUM\r\nBAB II SUMBER HUKUM\r\nBAB III DASAR HUKUM\r\nBAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH\r\nBAB V KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah terpadu dalam pelaksanaan Hukum Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe, melestarikan, mengembangkan, dan memberdayakan adat istiadat Suku Tolaki. Peraturan ini mengatur kedudukan masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe, hak-hak mereka atas tanah, wilayah, sumber daya alam, pembangunan, spiritualitas, kebudayaan, lingkungan hidup, mengurus diri sendiri, serta menjalankan hukum dan peradilan adat.

Peraturan ini juga mengatur sumber hukum dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan suku Tolaki, yang meliputi O'sapa, O'wua, O'lawi, Oliwi, Kukua atau Hohowi, Sa' Sara, dan Kohanu. Dasar hukumnya mencakup Sara wonua, Sara mbendulu, Sara mbe'ombu, Sara mandarahia, Sara monda'u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu, me'oti-oti, Sara merapu, dan Sara mekindaroa.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Badan Pengelola Urusan Masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe, memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat, mencegah setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat suku Tolaki di Kab. Konawe, serta memfasilitasi pemetaan wilayah-wilayah adat.

","transitional_provisions","1. Petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE
PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
on
CUSTOMARY LAW OF THE TOLAKI TRIBE OF KONAWE REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering :

that to provide a unified direction in the implementation of the Customary Law of the Tolaki Tribe in Konawe Regency, a written or unwritten rule is needed to be used as a reference for the implementation of Tolaki Tribe customs in providing added value on average so that it needs to be preserved, developed and empowered by providing adequate authority, duties, functions and roles supported and assisted by the Tolaki Customary institutions, so that it is in accordance with the developments and demands of the needs of autonomous regions within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia in an effort to achieve prosperity and welfare of the people

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd4ab74f-78ea-4cfc-b22e-16a091c9e9ee","actionData","errors"]