For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Also known as: PMK 58/2023 · PMK No. 58 Tahun 2023 · PMK Nomor 58 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:29 Mei 2023Publication Date:26 Mei 2023
Pendapatan Non Pajak

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
LocationKementerian Keuangan
Effective Date29 Mei 2023
Publication Date26 Mei 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar lebih efektif dan optimal. Perubahan ini mencakup perencanaan penerimaan, penggunaan dana, optimalisasi penyelesaian piutang, dan pengawasan PNBP. Peraturan ini juga menekankan penilaian kinerja pengelolaan PNBP pada kementerian/lembaga. Beberapa ketentuan yang diubah termasuk definisi PNBP, tugas Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan mekanisme pembayaran PNBP terutang. Selain itu, peraturan ini mengatur penunjukan Mitra Instansi Pengelola PNBP, revisi perkiraan penerimaan, dan pelaporan PNBP. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi penerimaan negara dari PNBP.

(-)

1. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pokok PNBP Terutang, dengan waktu maksimal 24 bulan.