[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd3a74d4-97bc-456c-a8e7-2067af605e1b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-07-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandung","place_of_enactment","Bandung","theme","Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2012/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kota Bandung. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan fasilitas RPH yang memadai, menjamin penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta menyesuaikan tarif retribusi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini mencakup persyaratan teknis, lokasi, sarana pendukung, tata letak, desain, dan konstruksi RPH. Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH harus memiliki izin dari Walikota. Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging juga diperlukan dan dapat dicabut jika melanggar ketentuan. Usaha pemotongan hewan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan pengelolaannya dan dua kategori berdasarkan fasilitas pelayuan karkas.

Hewan yang masuk ke daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Pemotongan hewan dibedakan menurut jenis hewan (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, unggas) dan tujuan (usaha, adat/agama, darurat). Pemotongan harus memenuhi tata cara yang baik dan kaidah agama Islam. Pemeriksaan post mortem wajib dilakukan, dan petugas berwenang memusnahkan daging yang tidak layak. Limbah harus ditangani dengan benar.

Retribusi RPH dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan. Objek retribusi adalah pelayanan RPH yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapat pelayanan tersebut. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak, dan dapat ditinjau setiap 3 tahun.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki dan/atau mengelola RPH yang belum memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.\n2. Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/297359/perda-kota-bandung-no-3-tahun-2024","6fd1b727-8641-4034-8ab6-5a3ef3fcbb8b",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283640/perda-kota-bandung-no-1-tahun-2024","d779fcfb-4a07-4242-96d8-74cc6fb8458a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[109],{"_96":110,"_98":103,"_36":104},"PERDA Kota Bandung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahMencabut Pasal 1 angka 12, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7 ayat (6), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 sampai dengan Pasal 28, sampai dengan Pasal 35","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG CITY
YEAR : 2012
NUMBER: 11

BANDUNG CITY REGULATION
NUMBER: 11 YEAR 2012
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION AND RETRIBUTION OF SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDUNG,

Considering:

that the regulation of the Implementation of Slaughterhouses and Slaughterhouse Retribution has been regulated in the provisions of Article 44, Article 45, Article 46, Article 47, Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, Article 52, Article 53, Article 54, Article 130, Article 131, and Article 132 of Bandung City Regional Regulation Number 26 of 2001 concerning Services in the Agricultural Sector;
that in order to improve services to the community, the provision of livestock slaughterhouse facilities, and to ensure the provision of meat that is safe, healthy, whole, and halal for the community, it is necessary to re-regulate it with a Regional Regulation;
that with the enactment of Law Number 28

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd3a74d4-97bc-456c-a8e7-2067af605e1b","actionData","errors"]