[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd1eac72-8bcb-4b2e-b552-56e0ae3e988d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020","number","6","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jombang","place_of_enactment","Jombang","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 5/C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah\r\nsatu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna\r\nmembiayai pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Jombang\r\ndan pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan\r\nserta pengendalian dan pengawasan;\r\nb. bahwa berdasarkan 'amanat Pasal 156 ayat (1) UndangUndang\r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki\r\nwewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kabupaten\r\nJombang tentang Retribusi Perizinan Tertentu;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun\r\n2010 tentang Retribusi Izin Trayek, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nIzin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 4\r\nTahun 2015 ten't ang Retribusi Perpanjangan Izin\r\nMempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2018 tentang\r\nPencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor\r\n32 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu\r\ndilakukan penyesuaian atas tarif retribusi dalam rangka\r\nmewujudkan penyederhanaan/ simplifikasi regulasi serta\r\nefektifitas dan efisiensi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Retribusi\r\nPerizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah; \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang No111or 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nbmor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat\r\nNomor 05/PRT/M/2016; Eeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 \n peraturan daerah kabupaten jombang tentang\r\nretribusi perizinan tertentu meliputi ketentuan umum; asas; maksud dan tujuan; \r\nRuang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. jenis Retribusi Perizinan Tertentu;\r\nb. wilayah pemungutan;\r\nc. pemungutan, pembayaran, keberatan dan pengembalian\r\nkelebihan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu;\r\nd. pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi\r\nperizinan tertentu;\r\ne. penagihan Retribusi Perizinan Tertentu;\r\nf. pemeriksaan;\r\ng. insentif pemungutan;\r\nh. penyidikan;\r\ni. keten tuan pidana; dan\r\nJ. ketentuan penutup.: \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. \n Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:\r\n1. Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun\r\n2010 tentang Retribusi Izin Trayek;\r\n'·\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun\r\n2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan\r\n3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi\r\nPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.\r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n jumlah 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.\n3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyederhanaan peraturan daerah tentang perizinan tertentu, memberikan landasan hukum dalam pemungutan retribusi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan pengaturan dan pengawasan atas pemanfaatan ruang atau fasilitas tertentu.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis retribusi perizinan tertentu (IMB, izin trayek, perpanjangan IMTA), wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, pembayaran, keberatan, dan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Selain itu, diatur pula mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, dan ketentuan pidana. Peraturan ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memberikan izin terkait dengan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, dan fasilitas tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Perizinan Tertentu terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JOMBANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF JOMBANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2020
ABOUT
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JOMBANG,

\n\n \n \n

Considering:

that certain permit retribution is an important source of local revenue to finance the implementation of the Jombang Regency Government and regional development by providing services as well as control and supervision;
that based on the mandate of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Jombang Regency Government has the authority to prepare a Jombang Regency Regional Regulation concerning Certain Permit Retribution;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Jombang Regency Regional Regulation Number 30 of 2010 concerning Route Permit Retribution, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd1eac72-8bcb-4b2e-b552-56e0ae3e988d","actionData","errors"]