[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd09f3d2-c0ba-44dc-aa07-7dc8f4a43fb3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021","number","12","year","2021","published_date","2021-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TIM AKREDITASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
2021
Peraturan Menteri Agama NO. 12, BN 2021/NO. 763; https://jdih.kemenag.go.id/l: 15 HLM
Peraturan Menteri Agama TENTANG Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tim Akreditasi \r\nLembaga Pemeriksa Halal; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang Jaminan \r\nProduk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5604);\r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta \r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O \r\nNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang \r\nPenyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 \r\nNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6651);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);\r\n7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);\r\n \n a. Ketentuan Umum\r\nb. Organisasi Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal\r\nc. Pelaksanaan Tugas Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal\r\nd. Pembinaan dan Pengawasan\r\ne. Sasaran Akreditasi\r\nf. Banding\r\ng. Pembiayaan\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ketentuan Substansial:

BPJPH memiliki kewenangan untuk melakukan Akreditasi LPH dan membentuk Tim Akreditasi LPH. Tim ini bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan Akreditasi LPH, dan memberikan masukan kepada BPJPH. Tim Akreditasi LPH terdiri atas Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana, dengan anggota dari unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang kompeten di bidang kehalalan produk.

Dewan Pengarah bertugas merumuskan kebijakan pelaksanaan Akreditasi LPH, mengusulkan rencana kerja dan anggaran, menyusun instrumen Akreditasi LPH, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Akreditasi LPH, serta merekomendasikan hasil evaluasi permohonan keberatan. Dewan Pelaksana bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran, merekrut asesor dan penilai, membentuk tim asesmen dan tim penilai, melakukan verifikasi persyaratan pendirian LPH, memberikan hasil penilaian dan kualifikasi LPH, serta melakukan penjaminan mutu Akreditasi LPH.

Akreditasi LPH bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi, meningkatkan kelayakan dan kualifikasi LPH, meningkatkan profesionalitas Auditor Halal, dan meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan JPH. Proses akreditasi meliputi penerbitan rekomendasi untuk penetapan pendirian LPH, perpanjangan akreditasi, penambahan lingkup kegiatan, dan peningkatan kelayakan LPH.

BPJPH melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Akreditasi LPH melalui pelatihan, seminar, peningkatan kompetensi, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi. Sasaran akreditasi adalah LPH yang memenuhi syarat, dengan penetapan kualifikasi LPH Pratama atau LPH Utama. LPH dapat mengajukan penambahan lingkup kegiatan atau penyesuaian kelayakan dan kualifikasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2021
on
THE ACCREDITATION TEAM FOR HALAL INSPECTION BODIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 27 paragraph (6) of Government Regulation Number 39 of 2021 on the Implementation of Halal Product Assurance, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Religious Affairs on the Accreditation Team for Halal Inspection Bodies; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 39 of 2008 on State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd09f3d2-c0ba-44dc-aa07-7dc8f4a43fb3","actionData","errors"]