[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bd00d6e7-f342-483e-b9e8-b45cbb99ce40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2012/2 seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 7 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bogor ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di Kota Bogor. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang andal, melindungi kepentingan daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, menjamin keselamatan dan keamanan arsip, menjamin keselamatan aset daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan kearsipan, melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap SKPD dan BUMD, serta melaksanakan penyelamatan, pelestarian, dan pengamanan arsip. Peraturan ini juga mengatur pengelolaan arsip dinamis dan statis, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip. Selain itu, diatur pula mengenai sistem kearsipan berbasis teknologi komunikasi dan informatika, sumber daya manusia aparatur kearsipan, pengembangan kerjasama dengan lembaga kearsipan lainnya, serta sarana dan prasarana kearsipan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan kearsipan, termasuk pedoman penyelenggaraan arsip dinamis dan statis, kearsipan berbasis teknologi informasi, pengembangan SDM kearsipan, kerjasama dengan lembaga kearsipan lain, penggunaan sarana dan prasarana, serta pembinaan kearsipan terhadap SKPD/BUMD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.\n2. Setiap orang/unit kerja yang melanggar ketentuan Pasal 61, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

YEAR 2012 NUMBER 2 SERIES E
REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 7 OF 2012
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that archives are a source of information and accountability materials for the Regional Government as well as a collective memory that has strategic value and importance which includes the presentation of information on the implementation of Regional Government, policy formulation and decision making in the context of administering the Regional Government;
that in order to support the realization of good and clean governance, and improve the quality of public services in the implementation of archives as referred to in letter a, the Bogor City Government has established Bogor City Regional Regulation Number 8 of 2002 concerning Archival Management in the Bogor City Government Environment;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bd00d6e7-f342-483e-b9e8-b45cbb99ce40","actionData","errors"]