[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcff3395-c5e0-4d39-a979-bca4b6a4a0ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penetapan Tenaga Kerja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Pemberdayaan dan Penetapan Tenaga Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN-DAN-PENETAPAN-TENAGA-KERJA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, L.D.2019/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Penetapan Tenaga Kerja
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan tenaga kerja serta menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial antar pekerja maka perlu memberikan pengaturan mengenai pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan Lampiran I huruf G angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bidang tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib dan pemerinahan provinsi mempunyai kewenangan pelayanan pengaturan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja. \n Dasar hukum: Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No.7 Tahun 1981; UU No.13 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.8 Tahun 2016; PP No.31 Tahun 2006 ; PP No.50 Tahun 2012; PP No.78 Tahun 2015; Keppres No.4 Tahun 1980; Permenaker No.39 Tahun 2016. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; arah kebijakan; tugas dan kewenangan pemerintah provinsi; tenaga kerja; kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan; pemberdayaan, pendaftaran dan penempatan TK ; kewajiban perusahaan; mekanisme antar kerja antar daerah (AKAD); administrasi TK; sarana dan prasarana; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; jaminan sosial; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019. \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan tenaga kerja, dan menghindari kesenjangan ekonomi serta kecemburuan sosial antar pekerja. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah kewenangan pemerintah provinsi dalam pelayanan pengaturan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dan pengelolaan informasi pasar kerja.

\n\n

Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja, yang meliputi pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota, penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), dan pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) di tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menciptakan suasana harmonis dalam pembangunan daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja, termasuk persyaratan usia minimal, kepemilikan KTP dan KK, serta kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Instansi Pelaksana memiliki kewajiban untuk menganalisis informasi ketenagakerjaan, menyediakan informasi lowongan pekerjaan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK)/Lembaga Latihan Kerja (LLK), serta memberikan kemudahan pelayanan administrasi dan konseling.

\n\n

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi lowongan pekerjaan, memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari BLK/LLK, warga sekitar, dan LPKS. Perusahaan juga wajib memperkerjakan penyandang disabilitas fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2019
CONCERNING
MANPOWER EMPOWERMENT AND PLACEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

Considering:

that in order to improve public welfare and empower the labor and avoid economic disparities and social jealousy among workers, it is necessary to provide regulations regarding empowerment and manpower placement:,
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter a and Appendix I letter G number 2 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the field of labor is a mandatory government affair and the provincial government has the authority to provide inter-work arrangement services across regencies/cities and manage labor market information;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Manpower Empowerment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcff3395-c5e0-4d39-a979-bca4b6a4a0ef","actionData","errors"]