[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcfb4100-0697-438d-a4dc-3a0fc895de56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG\r\nNOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Soppeng","place_of_enactment","Watansoppeng","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG\r\nNOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/NO.13, TLD NO.111
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG\r\nNOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan adanya objek retribusi jasa umum\r\nyang belum ditetapkan struktur dan besaran tarifnya serta\r\nuntuk penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif objek\r\nretribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten\r\nSoppeng Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan dengan mengakomodir\r\nobjek retribusi yang baru dan penyesuaian tarif sesuai dengan\r\nperkembangan dewasa ini;\r\nb. bahwa untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam\r\npengelolaan retribusi jasa umum kaitannya dengan\r\npeningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan, maka perlu\r\ndilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besaran tarif\r\nretribusi jasa umum;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012\r\ntentang Retribusi Jasa Umum. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan\r\nDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara\r\nPidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor\r\n130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor\r\n58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara dan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi\r\nkewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 90,\r\nTambahan Lembaran Daerah Nomor 49);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009\r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor\r\n98, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57). 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi\r\nJasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun\r\n2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77). \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4\r\nTahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah adanya objek retribusi jasa umum yang belum ditetapkan tarifnya serta perlunya penyesuaian tarif yang sudah ada sesuai dengan perkembangan terkini, dengan tujuan untuk mengakomodir tuntutan dan kebijakan dalam pengelolaan retribusi jasa umum terkait peningkatan fasilitas dan jasa yang disediakan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Retribusi Pelayanan Kesehatan: Mengubah struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Unit Pelaksana Teknis kesehatan lainnya. Rincian tarif mencakup pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat, poliklinik gigi dan mulut, pemeriksaan kesehatan badan, pelayanan persalinan, rawat inap, dan laboratorium.
Retribusi Pelayanan Pasar: Mengubah struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan klasifikasi jenis bangunan/fasilitas (lods, kios, koridor, pelataran) dan kelas pasar (Kelas I, Kelas II, Kelas III).
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Mengubah ketentuan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa, jumlah kunjungan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta perhitungan besaran retribusi berdasarkan biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi yang memperhitungkan faktor jenis menara dan zonasi.

\n\n

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bupati Soppeng untuk mengatur lebih lanjut besaran tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dan penetapan tarif retribusi melalui Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOPPENG
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 13 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SOPPENG REGENCY
NUMBER 4 OF 2012 CONCERNING REGIONAL RETRIBUTION FOR PUBLIC SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOPPENG,

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with the existence of public service retribution objects
whose structure and tariff rates have not been determined and
for adjustments to the structure and tariff rates of objects
retribution regulated in the Regional Regulation of the Soppeng
Regency Number 4 of 2012 concerning Regional Retribution for Public Services,
it is necessary to make changes by accommodating
new retribution objects and tariff adjustments in accordance with
current developments;
that to accommodate demands and policies in
management of public service retribution in relation to
improving facilities and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcfb4100-0697-438d-a4dc-3a0fc895de56","actionData","errors"]