[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bce3259a-08c6-465e-8a57-e165fff46048","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 3 Tahun 2002","number","3","year","2002","published_date","2002-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus
2002
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2002 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan Kota Metro sebagai Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraannya perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang dalam Pembangunan Daerah; \r\nb. bahwa untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia salah satunya melalui Pendidikan Luar Sekolah berupa Lembaga Kursus untuk itu perlu dilakukan pembinaan oleh Aparat Pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap Lembagalembaga Kursus; \r\nc. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan kursus. \n UU No 8 Tahun 1981, UU No 2 Tahun 1989, UU No 12 Tahun 1999, UU No 22 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 1999, UU No 34 Tahun 2000, PP No 66 Tahun 2001, Keppres No 44 Tahun 1999, Keppres No 68 Tahun 1998, PERDA Kota Metro No 1 Tahun 2001, Kepmendikbud No 261/U/1999, Keputusan DPRD Kota Metro No 171.1/08/DPRD-KM/2002. \n Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Kursus \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2002. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2002 mengatur tentang retribusi izin penyelenggaraan kursus. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro melalui pungutan retribusi izin penyelenggaraan kursus, serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga kursus dalam rangka meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Peraturan ini mengatur nama, obyek, dan subyek retribusi, termasuk izin penyelenggaraan kursus, daftar ulang izin, dan pengesahan sertifikat kursus. Subyek retribusi adalah setiap lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan kursus. Golongan retribusi termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu. Tata cara perizinan meliputi pengajuan permohonan izin kepada Kepala Daerah, persyaratan yang harus dipenuhi (kurikulum, tenaga pendidik, ruang belajar, rekomendasi Lurah dan Camat), dan masa berlaku izin. Lembaga kursus wajib melaporkan keberadaan kepada Dinas terkait dan diberikan status 'Tercatat' sebelum memperoleh izin. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi lembaga kursus (Type C, B, A, dan Khusus) berdasarkan prasarana, sarana, personalia, dan jumlah siswa, serta persyaratan sertifikasi. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan rumpun pendidikan/jenis kursus dan type lembaga, serta biaya administrasi untuk izin, daftar ulang, dan pengesahan sertifikat. Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan untuk menutup biaya pembinaan dan pelayanan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Lembaga pendidikan kursus yang tidak mematuhi Pasal 6 dan 7 dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan belajar mengajar, penundaan proses pemberian izin, dan/atau denda 5 kali tarif retribusi izin penyelenggaraan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 dan 7 dapat dikenai denda maksimal Rp 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER: 03 YEAR 2002
ON
RETRIBUTION FOR COURSE ORGANIZING PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with Metro City as an Autonomous Region, it is necessary in its implementation to regulate Regional Levies as a source of Local Revenue which is one of the supports in Regional Development;
that to improve the quality of Human Resources, one of which is through Out-of-School Education in the form of Course Institutions, it is necessary to provide guidance by Government Apparatus which includes supervision of Course Institutions;
That in accordance with Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Retribution for Course Organizing Permits.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bce3259a-08c6-465e-8a57-e165fff46048","actionData","errors"]