[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcdffc62-818c-4c54-b57e-c3e6f479113e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2023 tentang Garis Sempadan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2023","number","16","year","2023","published_date","2023-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Garis Sempadan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

garis sempadan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2023/NOMOR.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Garis Sempadan
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan semua aspek kehidupan harus\r\ndilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya,\r\nmemenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta\r\nmemperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga\r\nmampu menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan,\r\nkeadilan, ketertiban, keindahan, kemanfaatan, dan\r\nkesejahteraan; bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial,\r\nPemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap orang\r\ndi Daerah dari dampak negatif dan ancaman bahaya atas\r\nkeberadaan dan penyelenggaraan fungsi jalan, jalur kereta\r\napi, jembatan, sungai, jaringan irigasi, pagar, bangunan,\r\nmenara telekomunikasi, waduk, mata air, dan pantai; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penentuan, penetapan dan\r\npenggunaan garis sempadan, perlu diatur dalam Peraturan\r\nDaerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Garis Sempadan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, tujuan dan Ruang Lingkup, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Garis Sempadan Waduk, Mata Air dan Pantai, Garis Sempadan Jalan, Garis Sempadan Jembatan, Garis Sempadan Jalur Kereta Api, Garis Sempadan Pagar, Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Menara Telekomunikasi, Pemanfaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan, Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. \n 47 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang garis sempadan di Kabupaten Kebumen. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai dengan fungsi kawasan yang direncanakan, serta menyelenggarakan pembangunan dan pelestarian lingkungan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Garis Sempadan Sungai: Menetapkan garis sempadan untuk sungai bertanggul dan tidak bertanggul, baik di dalam maupun di luar kawasan perkotaan, berdasarkan kedalaman dan lebar sungai.
Garis Sempadan Jaringan Irigasi: Mengatur garis sempadan untuk saluran irigasi bertanggul, tidak bertanggul, dan yang terletak pada lereng/tebing, serta garis sempadan untuk saluran pembuang irigasi dan bangunan irigasi.
Garis Sempadan Waduk, Mata Air, dan Pantai: Menetapkan garis sempadan untuk waduk, mata air, dan pantai dengan jarak tertentu dari tepi air atau pusat mata air.
Garis Sempadan Jalan: Mengatur garis sempadan untuk berbagai jenis jalan, termasuk arteri, kolektor, lokal, lingkungan, inspeksi, persimpangan, tikungan, dan jalan masuk, dengan jarak yang berbeda berdasarkan klasifikasi jalan.
Garis Sempadan Jembatan: Menetapkan garis sempadan untuk jembatan dengan jarak tertentu dari pangkal jembatan.
Garis Sempadan Jalur Kereta Api: Pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian.
Garis Sempadan Pagar: Menetapkan garis sempadan pagar yang berhimpit dengan garis sempadan sungai, jaringan irigasi, waduk, mata air, pantai, jalan, dan jalur kereta api.
Garis Sempadan Bangunan: Mengatur garis sempadan bangunan terhadap sungai, saluran irigasi, waduk, mata air, pantai, jalan, jalur kereta api, dan daerah berkepadatan bangunan tinggi, dengan jarak yang berbeda berdasarkan jenis dan lokasi bangunan.
Garis Sempadan Menara Telekomunikasi: Pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang menara telekomunikasi.
Pemanfaatan dan Penguasaan Daerah Sempadan: Mengatur pemanfaatan daerah sempadan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, pariwisata, dan penempatan utilitas, serta melarang pembangunan bangunan gedung atau bangunan prasarana pada daerah sempadan tertentu.
Pengendalian: Pengendalian pelaksanaan ketentuan garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Peran Serta Masyarakat: Masyarakat dapat memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan kepada Perangkat Daerah untuk keperluan pemeriksaan.

","transitional_provisions","1. Izin pemanfaatan daerah sempadan yang telah diterbitkan dan masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.\n2. Permohonan izin pemanfaatan daerah sempadan yang sedang dalam proses, dilaksanakan proses penerbitan izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Bangunan di daerah sempadan yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh sesuai prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap sampai habis masa berlaku izinnya ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan.\n4. Bangunan gedung dan/atau Bangunan prasarana yang tidak memiliki izin dan melanggar Garis Sempadan ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan.\n5. Pelaksanaan penyesuaian untuk Bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan mengenai larangan melakukan kegiatan dan/atau pembangunan Bangunan gedung atau Bangunan prasarana pada daerah sempadan dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin, pembongkaran Bangunan, dan/atau pemulihan fungsi ruang.\n3. Biaya pembongkaran bangunan ditanggung oleh Orang atau Badan yang terbukti melakukan pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KEBUMEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 16 OF 2023
ON
SETBACK LINES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEBUMEN,

Considering:

that the implementation of all aspects of life must be carried out in an orderly manner, in accordance with their functions, meeting administrative and technical requirements, and paying attention to environmental balance, so as to be able to guarantee the realization of security, safety, justice, order, beauty, benefit, and welfare;
that in an effort to realize social justice, the Regional Government is obliged to protect everyone in the Region from the negative impacts and threats of danger to the existence and implementation of the functions of roads, railway lines, bridges, rivers, irrigation networks, fences, buildings, telecommunications towers, reservoirs, springs, and beaches;
that in order to provide a foundation and legal certainty to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcdffc62-818c-4c54-b57e-c3e6f479113e","actionData","errors"]