For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Also known as: Perda Kabupaten Gorontalo Utara 2/2022 · Perda Kabupaten Gorontalo Utara No. 2 Tahun 2022 · Perda Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2022

Status:
Active
Effective Date:31 Agustus 2022Publication Date:31 Agustus 2022
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
LocationPemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
Effective Date31 Agustus 2022
Publication Date31 Agustus 2022
Place of EnactmentKwandang

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021. Pertanggungjawaban ini diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja pemerintah daerah dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Peraturan ini juga menjabarkan secara rinci realisasi anggaran pendapatan dan belanja, perubahan saldo anggaran lebih, posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, serta arus kas daerah. Selain itu, diatur pula mengenai lampiran-lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, termasuk daftar rekapitulasi piutang daerah, penyertaan modal daerah, aset tetap daerah, dan lain-lain. Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(-)

(-)