[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcd42980-259f-479c-b674-88ad7b2ee92d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-01-30","effective_date","2007-01-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2007/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun\r\n1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun\r\n2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nDaerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1998 tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam pelaksanaan\r\ndilapangan telah terjadi berbagai perubahan yang dapat\r\nmempengaruhi besarannya retribusi pemakaian kekayaan\r\ndaerah, sehingga perlu ditinjau kembali ;\r\nbahwa sehubungan dengan dengan hal tersebut di atas,\r\nperlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah ; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2005; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\r\nyang meliputi\r\nNama, Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, Struktur Dan Besaran Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pemungutan, Pelaksana Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2007. \n Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun\r\n1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2001 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang\r\nNomor 4 Tahun 1988 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut. \n 57 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 6).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 32).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Semarang. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah adanya perubahan yang mempengaruhi besaran retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga Peraturan Daerah sebelumnya perlu ditinjau kembali.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pelayanan atau pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi gedung, rumah dinas, lapangan olahraga, penyewaan tanah, peralatan konstruksi bangunan, laboratorium pengujian bangunan sipil, mobil derek, kios, laboratorium pemeriksaan air susu, timbangan ternak, dan pemeriksaan kesehatan hewan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi.
Penggolongan Retribusi: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan satuan waktu pemakaian kekayaan daerah.
Prinsip Penetapan Tarif: Struktur dan besaran tarif ditetapkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, dan biaya pembinaan.
Struktur dan Besaran Tarif: Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis kekayaan daerah, seperti penggunaan gedung, rumah dinas, lapangan olahraga, penyewaan tanah, peralatan konstruksi, laboratorium pengujian bangunan sipil, mobil derek, kios, laboratorium air susu, timbangan ternak, dan pemeriksaan kesehatan hewan.
Wilayah Pemungutan: Wilayah pemungutan retribusi adalah seluruh Kabupaten Semarang.
Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan: Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pelaksana dan Pengawasan: Pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan pengawasan dilakukan oleh tim yang juga ditunjuk oleh Bupati.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan / atau keputusan Bupati.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).","revokes",[94,99],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","",{"_95":100,"_97":98},"Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
THE GOVERNMENT OF SEMARANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2007
on
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Regional Regulation of Semarang Regency Level II Region Number 4 of 1998 concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets and Regional Regulation of Semarang Regency Number 24 of 2001 concerning Amendments to Regional Regulation of Semarang Regency Level II Region Number 4 of 1998 concerning Local Service Charge for the Use of Regional Assets, various changes have occurred in the field that can affect the amount of local service charge for the use of regional assets, so it needs to be reviewed;
that in connection with the above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Local

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcd42980-259f-479c-b674-88ad7b2ee92d","actionData","errors"]