For the best experience, open
on desktop.
on desktop.on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Also known as: Perda Kabupaten Bantul 1/2013 · Perda Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2013 · Perda Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah kondisi wilayah Kabupaten Bantul yang rawan bencana karena kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, dan sosiologisnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kesiapsiagaan dan peringatan dini, dengan memberikan layanan secara adil dan merata, mempertimbangkan kesetaraan gender dan tingkat kerentanan. Tanggung jawab ini dilakukan dengan membentuk kelompok fungsional atau satuan tugas dan membangun sistem peringatan dini struktural maupun non-struktural. Bupati berwenang melaksanakan prosedur analisa dan pengambilan keputusan, diseminasi peringatan dan arahan evakuasi, mengerahkan sumber daya, dan meminta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
BPBD membentuk Pusdalops PB sebagai kelompok fungsional atau satuan tugas untuk penyelenggaraan kesiapsiagaan dan peringatan dini. Tugas Pusdalops PB meliputi mencari dan menerima informasi bencana, melakukan analisa data, meneruskan hasil pengambilan keputusan kepada Bupati, memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat, dan mengatur sistem peringatan dini. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan, pengujian sistem peringatan dini, penyediaan barang pasokan, pengorganisasian pelatihan, penyiapan jalur evakuasi, dan pengelolaan data. Penyelenggaraan peringatan dini meliputi pemberian informasi potensi kebencanaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah, dan tindak lanjut informasi oleh Pusdalops PB kepada masyarakat dan institusi terkait.