For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Also known as: Peraturan BPJPH 2/2026 · Peraturan BPJPH No. 2 Tahun 2026 · Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026

Status:
Active
Effective Date:5 Juni 2026Publication Date:11 Mei 2026
KeagamaanPerlindungan KonsumenHukum Administrasi Negara

Information

TypePeraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Effective Date05 Juni 2026
Publication Date11 Mei 2026

(-)

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 2 Tahun 2026 ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang akuntabel. Kebijakan ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH).

Kewenangan pengenaan sanksi administratif diberikan kepada Kepala BPJPH, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengawasan JPH. Subjek hukum yang dapat dikenai sanksi meliputi Pelaku Usaha, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan Pendamping PPH. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan operasional atau nomor registrasi, hingga pencabutan Sertifikat Halal atau status akreditasi.

Peraturan ini juga mengatur prosedur pengawasan yang dilakukan oleh tim Pengawas JPH, mekanisme penetapan sanksi berdasarkan laporan hasil pengawasan, serta hak bagi Pelaku Usaha atau LPH untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Badan melalui tim banding. Selain itu, diatur pula mengenai tindak lanjut atas sanksi yang diberikan dan ketentuan mengenai kemungkinan Pelaku Usaha untuk mengajukan kembali permohonan Sertifikat Halal setelah sanksi pencabutan.

(-)

1. Pelaku Usaha: Peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. 2. LPH: Peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan operasional, dan/atau pencabutan status akreditasi. 3. Auditor Halal: Pencabutan nomor registrasi. 4. Lembaga Pendamping PPH: Peringatan tertulis, pembekuan nomor registrasi, dan/atau pencabutan nomor registrasi. 5. Pendamping PPH: Peringatan tertulis, pembekuan nomor registrasi, dan/atau pencabutan nomor registrasi.
REGULATION OF THE HALAL PRODUCT ASSURANCE ORGANIZING AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2026
ON
IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR VIOLATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT ASSURANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE HALAL PRODUCT ASSURANCE ORGANIZING AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering :
  1. that to provide legal certainty, protection, and assurance regarding the halal status of products consumed and used by the public, law enforcement through the imposition of administrative sanctions is required;
  2. that to create orderly public administration and ensure accountability in the implementation of administrative sanctions, guidelines for the implementation of administrative sanctions for violations in the implementation of halal product assurance are required;
  3. that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to establish a Regulation of the Halal Product Assurance Organizing Agency on the Imposition of Administrative Sanctions for Violations in the Implementation of Halal Product Assurance;
Bearing in Mind :
  1. Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance (State Gazette of the Republic of Indonesia of
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.