[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcc761df-c6f9-4139-b3d8-8c44dc8163da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bintan","place_of_enactment","Bandar Seri Bentan","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHU 2020 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Bintan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 \n UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 41 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 2006; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 24 Tahun 2010; PP Nomor 68 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2013; PP Nomor 42 Tahun 2017; Perpres Nomor 4 Tahun 2016; Perpres Nomor 3 Tahun 2016; Permendagri Nomor 115 Tahun 2017; Permendagri Nomor 116 Tahun 2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan \r\nPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 4 Tahun 2019; Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang rencana tata ruang wilayah Kab. Bintan Tahun 2020-2040 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2020. \n 111 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bintan yang madani dan sejahtera melalui pengembangan sektor pariwisata bertaraf internasional dan sektor industri yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan yang bernilai strategis. Kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi pengembangan fungsi perekonomian daerah sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perwujudan pembangunan wilayah daerah sebagai wilayah kepulauan yang terintegrasi dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya, pemanfaatan potensi sumber daya alam guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah melalui penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya, optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang berkelanjutan, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Ditetapkan pula kawasan strategis kabupaten.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.\n2. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:\na. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;\nb. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:\n1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin tersebut disesaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;\n2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\n3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;\n4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:\na) memperhatikan harga pasaran setempat;\nb) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak; dan\nc) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.\n3. Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Kabupten Bintan - Kota Tanjungpinang di Kampung Sei Nyirih disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.\n2. Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa :\na. peringatan tertulis;\nb. penghentian sementara kegiatan;\nc. penghentian sementara pelayanan umum;\nd. penutupan lokasi;\ne. pencabutan izin;\nf. pembatalan izin;\ng. pembongkaran bangunan;\nh. pemulihan fungsi ruang; dan/atau\ni. denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BINTAN
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BINTAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF BINTAN REGENCY 2020-2040

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BINTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to harmonize the development of national, provincial, and regency strategic policies, as well as internal dynamics in Bintan Regency, it is necessary to review the objectives of the Spatial Plan of Bintan Regency for 2011-2031;
that Regional Regulation of Bintan Regency Number 2 of 2012 concerning the Spatial Plan of Bintan Regency for 2011 - 2031 is no longer in accordance with statutory regulations and has not been able to accommodate the development of community needs for spatial planning rules, so it is necessary to make changes;
that based on the provisions of Article 26 paragraph (5) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcc761df-c6f9-4139-b3d8-8c44dc8163da","actionData","errors"]