Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 6).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Pacitan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2006 yang sudah tidak relevan.

Ketentuan Substansial:

Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah melalui proses yang melibatkan pembentukan panitia, penjaringan, penyaringan, dan konsultasi dengan Camat. Persyaratan umum untuk menjadi Perangkat Desa meliputi pendidikan minimal sekolah menengah umum atau sederajat, usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun, serta memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan khusus meliputi kemampuan mengoperasikan komputer, berkelakuan baik, tidak terikat dengan instansi lain, dan bagi calon dari BPD harus mengundurkan diri.

Proses pengangkatan meliputi pembentukan panitia oleh Kepala Desa, pengumuman pendaftaran, penelitian berkas administrasi, ujian tulis (untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi) atau pemilihan (untuk Kepala Dusun), konsultasi dengan Camat untuk mendapatkan rekomendasi, dan pelantikan oleh Kepala Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa dapat terjadi karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena usia, terpidana kasus korupsi/terorisme/makar, berhalangan tetap, tidak memenuhi syarat, atau melanggar larangan. Perangkat Desa juga dapat diberhentikan sementara jika menjadi tersangka tindak pidana tertentu.

Peraturan ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban Perangkat Desa, larangan bagi Perangkat Desa, pembiayaan pengangkatan Perangkat Desa dari APB Desa, mutasi Perangkat Desa, dan cuti Perangkat Desa.

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya. 2. Perangkat Desa yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dilanjutkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 3. Perangkat desa yang masa periodisasinya telah berakhir dan usianya belum 60 (enam puluh) tahun serta belum diberhentikan wajib diberhentikan terlebih dahulu dan dapat diangkat kembali. 4. Bagi perangkat desa yang telah diberhentikan dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali sampai usia 60 (enam puluh) tahun. 5. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai ada ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Bupati. 6. Proses pengisian perangkat desa yang sedang berjalan dan belum selesai tetap dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku saat proses dimulai.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).