[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcc3c921-9336-43ed-b866-4bd4c33d7fa2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kab. Bangkalan No 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-11-03","effective_date","2011-11-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Perubahan atas Perda Kab. Bangkalan No 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPENDUDUKAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 3/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Perda Kab. Bangkalan No 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n bahwa beberapa ketentuan dalam Perda No 20 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, sehingga memerlukan perubahan:\r\nbahwa dengan ditetapkannya Perda No 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi atas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Perda No 20 Tahun 2008 perlu dihapus:\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Perda Kab. Bangkalan No 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan perlu diubah, yang diatur dengan Perda:\r\n \n UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 tahun 1965:\r\nUU No 1 Tahun 1974:\r\nUU No 8 Tahun 1981:\r\nUU No 7 Tahun 1984:\r\nUU No 9 Tahun 1992:\r\nUU No 39 Tahun 1999:\r\nUU No 23 Tahun 2002:\r\nUU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008:\r\nUU No 33 Tahun 2004:\r\nUU No 12 Tahun 2006:\r\nUU No 23 Tahun 2006:\r\nUU No 28 Tahun 2009:\r\nUU No 12 Tahun 2011:\r\nPP No 27 Tahun 1983:\r\nPP No 79 Tahun 2006:\r\nPP No 37 Tahun 2007:\r\nPP No 38 Tahun 2008:\r\nPerpres No 25 Tahun 2008:\r\nPerpres No 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 35 Tahun 2010:\r\nKepmendagri No 24 Tahun 1991:\r\nPermendagri No 4 Tahun 1997:\r\nKepmendagri No 94 Tahun 2003:\r\nPermendagri No 15 Tahun 2006:\r\nPermendagri No 16 Tahun 2006:\r\nPermendagri No 17 Tahun 2006:\r\nPermendagri No 53 Tahun 2007:\r\nPermendagri No 19 Tahun 2010:\r\nPermendagri No 9 Tahun 2011:\r\nPerda Kab. Bangkalan No 5 Tahun 2006:\r\nPerda Kab. Bangkalan No 20 Tahun 2008:\r\nPerda Kab. Bangkalan No 9 Tahun 2010. \n Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Bangkalan No 20 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 9/C)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Latar belakang perubahan ini adalah adanya ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengharuskan penghapusan ketentuan terkait retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008.

Perubahan meliputi definisi istilah-istilah dalam Bab I, Pasal 1, perubahan pada ketentuan mengenai Kartu Keluarga (KK) dalam Bab III, Paragraf 3 Pasal 11, perubahan pada ketentuan mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam Bab III, Paragraf 4 Pasal 12 dan Pasal 14, penghapusan Bab VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII, perubahan pada ketentuan mengenai sanksi administrasi dalam Bab XV, Pasal 71, dan perubahan pada ketentuan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Bab XVIII, Pasal 83.

Ketentuan substansial mencakup perubahan persyaratan dan prosedur terkait penerbitan KK dan KTP, termasuk biaya pengganti dokumen. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap sanksi administrasi bagi penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan perubahan status kependudukan lainnya.

","transitional_provisions","1. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai N.I.K tetap berlaku dan yang belum mempunyai N.I.K harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya masa berlaku KTP dan/atau sampai dengan diterbitkannya KTP Elektronik.","sanctions","Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:\na. Kelahiran.\n1. Anak kesatu dan kedua terlambat 1 (satu) bulan s/d 12 (dua belas) bulan dan seterusnya sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah);\n2. Anak ketiga dan seterusnya terlambat 1 (satu) bulan s/d 12 (Dua belas) dan seterusnya sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);\nb. Perkawinan. Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agamanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);\nc. Pembatalan Perkawinan. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembatalannya oleh pengadilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);\nd. Perceraian. Yang pelaporannya melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Putusan Pengadilan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);\ne. Pengangkatan Anak. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);\nf. Pengakuan Anak. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);\ng. Pengesahan Anak. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh Ayah dan disetuji oleh Ibu kandungnya sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);\nh. Perubahan Nama. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);\ni. Perubahan Status Kewarganegaraan. Yang pelaporannya melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[108],{"_109":110,"_111":112,"_36":113},"text","PERDA Kab. Bangkalan No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kab. Bangkalan No 20 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47761/perda-kab-bangkalan-no-6-tahun-2014","b35540ec-2be6-4d7b-899c-409c33723e39","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANGKALAN REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 20 OF 2008 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcc3c921-9336-43ed-b866-4bd4c33d7fa2","actionData","errors"]