[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcc29c22-4d4c-497b-8d70-284e7841ed2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-jasa-usaha-penyelenggaraan-transportasi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya mengintensifkan penerimaan PAD dari sektor retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, perlu meninjau kembali Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal, Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, dan Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang, guna disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin pesat dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur besaran retribusi penyelenggaraan transportasi. \n Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; Perda No. 44 Tahun 2002; Perda No. 15 Tahun 2004; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda No. 14 Tahun 2011. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis retribusi, nama, objek, dan subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, golongan retribusi, ketentuan retribusi, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, wilayah pemungutan, pemungutan retribusi, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011. \n Mencabut Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal, Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, dan Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 1).\n2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 30).\n3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2011 mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, serta untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi jasa usaha penyelenggaraan transportasi, yang meliputi:

\n\n

Retribusi Terminal.
Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Retribusi Penyeberangan di Air.

\n\n

Objek retribusi meliputi pelayanan penyediaan tempat parkir di terminal, tempat khusus parkir, pelayanan jasa kepelabuhanan, dan pelayanan penyeberangan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa-jasa tersebut. Peraturan ini juga mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa, golongan retribusi, besaran tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, penagihan retribusi, pemanfaatan hasil retribusi, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, serta pembukuan dan pemeriksaan.

\n\n

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan memperhatikan harga pasar. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Palembang No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12654/perda-kota-palembang-no-1-tahun-2008","8f56d52c-8e5d-4c41-b3d9-0f3fac8a2464",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kota Palembang No. 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/14476/perda-kota-palembang-no-10-tahun-2005","a99c1bde-42d5-4809-aa06-30d679eb0002",{"_94":104,"_96":105},"Perda No. 21 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan","","revoked_by",[108],{"_94":109,"_96":110,"_36":111},"Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280193/perda-kota-palembang-no-4-tahun-2023","68d1b472-d98d-4aae-bb5d-de0893e73daf","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[116],{"_94":117,"_96":110,"_36":111},"PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPasal yang mengatur mengenai Jenis Retribusi, Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, serta Tarif Retribusi.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALEMBANG
REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 17
YEAR 2011
ABOUT
RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES OF TRANSPORTATION ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and in an effort to intensify the receipt of original regional income (PAD) from the retribution sector for business services of transportation organization, it is necessary to review Palembang City Regional Regulation Number 1 of 2008 concerning Terminal Organization and Retribution, Palembang City Regional Regulation Number 21 of 2002 concerning Development and Retribution of Sea, River and Crossing Transport Services and Palembang City Regional Regulation Number 10 of 2005 concerning Development and Retribution of Licensing for Transportation of People and Goods, in order to be adapted to the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcc29c22-4d4c-497b-8d70-284e7841ed2f","actionData","errors"]