[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcbeffdc-7e8a-4ba7-99c4-f237a7e1dce3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Pengarustamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK ASASI MANUSIA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 4; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/PERDA_04_2023.pdf
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar bagi seorang warga negara dan patut untuk di lindungi dalam bentuk apapun, termasuk di dalam nya kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, kesamarataan kesempatan dalam berbagai bidang untuk laki-laki dan perempuan dan negara menjamin melalui berbagai peraturan perundang undangan terhadap hal tersebut;\r\nb.\tbahwa dalam rangka memberikan dan membuka ruang, kedudukan yang sama dalam bidang Pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, pemerintahan dan hukum, maka di perlukan suatu upaya dari pemerintah kabupaten sumenep dalam hal pengarus utamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan, kesejajaran, dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;\r\nc.\tbahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) pada lampiran angka I huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pelembagaan pengarusutamaan gender pada tingkat Daerah Kabupaten\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 7 Tahun 1984;\r\nUU No 39 Tahun 1999;\r\nUU No 23 Tahun 2004;\r\nUU No 25 Tahun 2004;\r\nUU No 11 Tahun 2005;\r\nUU No 12 Tahun 2005;\r\nUU No 21 Tahun 2007;\r\nUU No 52 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;\r\nUU No 12 Tahun 2017;\r\nPP No 12 Tahun 2017;\r\nPerpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;\r\nPermendagri No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 6 Tahun 2009;\r\nPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2013;\r\nPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 4 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 6 Tahun 2014;\r\nPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 7 Tahun 2018;\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2017;\r\nPerda Prov Jawa Timur No 9 Tahun 2019.\r\n \n Tu.gas Pokja PUG Daerah adalah sebagaimana berikut:\r\na.\tmempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masingmasing Perangkat Daerah;\r\nb.\tmelaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepala Camat, Kepala Desa, dan Lurah;\r\nc.\tmenyusun program kerja setiap tahun;\r\nd.\tmendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;\r\ne.\tmenyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;\r\nf.\tbertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan;\r\ng.\tmerumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;\r\nh.\tmenyusun profil gender kabupaten;\r\ni. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;\r\nj. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;\r\nk. menyusun RAD PUG di Daerah;\r\nl. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Sumenep. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesetaraan, kesejajaran, dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, termasuk penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi.\n2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender, termasuk penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah.\n3. Pembentukan kelembagaan PUG, meliputi Tim Penggerak, Kelompok Kerja (Pokja), dan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.\n4. Penyelenggaraan sistem informasi data gender untuk meningkatkan efektivitas PUG.\n5. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG secara berkala.\n6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.\n7. Partisipasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, dunia usaha, dan media massa dalam kegiatan PUG.\n8. Kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PUG.\n9. Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan PUG di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif dalam hal sesuai ketentuan.\n2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam hal sesuai ketentuan berupa teguran tertulis.\na. Teguran lisan;\nb. Teguran tertulis;\nc. Pembinaan; dan/atau\nd. Disiplin kepegawaian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMENEP
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
on
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that human rights are the most fundamental rights for a citizen and deserve to be protected in any form, including equality of rights and obligations between men and women, equal opportunities in various fields for men and women, and the state guarantees this through various laws and regulations;
that in order to provide and open up equal space and position in the fields of education, economy, politics, socio-culture, government and law, an effort from the Sumenep Regency government is needed in terms of gender mainstreaming as an effort to realize equality, alignment, and gender justice in national, state and social life;
that based on Law Number 23 of 2014 on Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcbeffdc-7e8a-4ba7-99c4-f237a7e1dce3","actionData","errors"]