[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcbc448f-6b34-4a7d-93c2-0c97b3f1053d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 5 Tahun 2013","number","5","year","2013","published_date","2013-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi dan perizinan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2013/NO.5, LL KAB. KETAPANG: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi masyarakat dalam mengunakan jasa angkutan umum diperlukan pengaturan terhadap izin trayek \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 \n Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Perizinan; Tata Cara Perizinan; Pemindahan; Pencabutan Prizinan; Retribusi Daerah; Peninjauan Tarif Retribusi; Pengawasan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penuutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013. \n 16 halaman peraturan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 1992 Nomor 30).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi izin trayek di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum, serta untuk pengendalian dan pengawasan angkutan umum agar tercipta ketertiban. Tujuannya adalah untuk menjadikan retribusi izin trayek sebagai sumber pendapatan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Pengelolaan angkutan umum harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin dari Bupati.
Izin yang diberikan meliputi izin tetap, izin usaha, izin insidentil, dan izin operasi.
Persyaratan untuk mendapatkan izin antara lain memiliki izin tempat usaha, memiliki atau menguasai kendaraan angkutan, memiliki kantor, dan memiliki tempat parkir.
Retribusi izin trayek dikenakan atas pemberian izin trayek, izin insidentil, dan izin operasi.
Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis angkutan dan kapasitas tempat duduk.
Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara perizinan, pemindahan izin, pencabutan izin, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, pengurangan dan keringanan retribusi, penagihan, kedaluwarsa penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, peninjauan tarif retribusi, pengawasan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, serta penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2013
ABOUT
ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF ROUTE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KETAPANG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to provide legal protection and safety for the community in using public transport services, it is necessary to regulate route permits;
that the regulation of route permits is also intended to control and supervise public transport in the field so that order is created in its operation;
that retribution can be collected for the granting of route permits from business entities that provide public transportation services as one source of local revenue and is useful in financing the administration of government and development in Ketapang Regency;
that Regional Regulation of Ketapang Regency Number 7 of 1982 concerning Route Permits and Public Transportation Business Permits

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcbc448f-6b34-4a7d-93c2-0c97b3f1053d","actionData","errors"]