Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2023

(-)

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Lanjut Usia bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Lanjut Usia (Lansia) di Kota Bogor dalam segala aspek kehidupan mereka, dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Latar belakangnya adalah perlunya penanganan khusus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kesejahteraan Lansia, serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penyelenggaraan perlindungan Lansia melalui pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Perlindungan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Peraturan ini memberikan kemudahan akses bagi Lansia terhadap pelayanan publik (pertamanan, layanan kesehatan, transportasi, fasilitas umum, layanan perizinan, dll.), pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), dan bantuan sosial (terencana dan tidak terencana). Bantuan sosial diberikan kepada Lansia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor tertentu seperti tidak memiliki penghasilan tetap, sakit menahun, terlantar, atau menjadi korban tindak pidana.

Selain itu, peraturan ini mengatur perlindungan Lansia dalam keluarga melalui program Bina Keluarga Lansia, serta pemberdayaan Lansia untuk meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Pemberdayaan ini dilakukan melalui layanan edukasi, konseling, pelatihan keterampilan, akses kemudahan berusaha, dan fasilitasi lansia mandiri. Peran serta masyarakat juga diatur, di mana masyarakat dapat membentuk lembaga perlindungan dan pemberdayaan lansia.

1. Komisi daerah Lansia dan/atau organisasi Lansia yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dinyatakan tetap berlaku dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.