[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcb40105-270c-462f-a08c-5aec3bd6d288","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-11-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi\r\nRepublik Indonesia Nomor :46/PUU/XII/2014 tanggal\r\n26 Mci 2015 atas Uji Matcril Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009, yang berakibat pada dibatalkannya\r\npenjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah, maka pengaturan perhitungan Retribusi\r\nPengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana\r\ndiatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru\r\nNomor 28 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan\r\nPutusan Mahkamah Konstitusi;\r\nbahwa berdasarkan putusan tersebut, penetapan\r\nbesarantarif retribusi pengendalian menara\r\ntelekomunikasi didasarkan atas beban pengendalian\r\ndan pengawasan;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf, a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28\r\nTahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara\r\nTelekomunikasi di Kota Banjarbaru \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri\r\nPekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika\r\ndan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal\r\nNomor 18 Tahun 2009,Nomor 07/ PRT/ M/2009,Nomor\r\n19/PER/M.KOMINFO/03/2008 dan Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor\r\n02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu disesuaikan. Tujuan perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dasar hukum pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2011. Pasal ini mengatur bahwa retribusi dikenakan berdasarkan beban pengendalian dan pengawasan. Perhitungan retribusi menggunakan formula RPMT = TP x TR, di mana RPMT adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, TP adalah Tingkat Pengguna Jasa, dan TR adalah Tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan, sedangkan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan. Penetapan formula penghitungan dan besaran tarif retribusi ditetapkan melalui Peraturan Walikota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Banjarbaru","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23538/perda-kota-banjarbaru-no-28-tahun-2011","a84b7583-60dc-4331-a3e1-8d52f78e9630","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARBARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 12 OF 2016
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY NUMBER 28
OF 2011 CONCERNING RETRIBUTION FOR CONTROL OF
TELECOMMUNICATION TOWERS IN BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering

that based on the Decision of the Constitutional Court
of the Republic of Indonesia Number: 46/PUU/XII/2014 dated
26 Mci 2015 on the Judicial Review of Law Number
28 of 2009, which resulted in the cancellation of
the explanation of Article 124 of Law Number 28
of 2009 concerning Regional Taxes and Regional
Retributions, the regulation of the calculation of Retribution
for Control of Telecommunication Towers as
regulated in the Regional Regulation of Banjarbaru City
Number 28 of 2011 needs to be adjusted to the
Decision of the Constitutional Court;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcb40105-270c-462f-a08c-5aec3bd6d288","actionData","errors"]