[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcb2e2d7-2cfe-4b98-83ed-49eb464e3e17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-08-19","effective_date","2021-08-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 8, BN.2021/No.947, jdih.polri.go.id: 14 hlm.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya penyelesaian tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, yang menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan kepentingan korban dan pelaku. Tujuan peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Ruang lingkup penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang meliputi penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, dan penyidikan.
Persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan umum meliputi tidak menimbulkan dampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikal atau separatis, bukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pengulangan tindak pidana, dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana terhadap jiwa orang. Persyaratan khusus meliputi tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, narkotika, dan lalu lintas.
Tata cara penyelesaian tindak pidana ringan dan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.
Pengawasan terhadap penyelesaian tindak pidana ringan dan penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri untuk menyelesaikan tindak pidana ringan. Selain itu, peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n \n \n

Considering:

that the Indonesian National Police needs to realize the settlement of criminal acts by prioritizing restorative justice that emphasizes the restoration to its original state and the balance of protection and interests of victims and perpetrators of criminal acts; settlement is not oriented towards punishment but is a legal need of the community;
that the Indonesian National Police, in order to respond to the development of community legal needs that require a sense of justice for all parties, is given the authority in accordance with Article 16 and Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, it is necessary to formulate a new concept in criminal law enforcement that accommodates norms and values that apply in society as a solution while providing legal certainty, especially the benefits and sense of justice for the community;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcb2e2d7-2cfe-4b98-83ed-49eb464e3e17","actionData","errors"]