[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bcad1c15-fb71-4426-a409-e9cafc3f97bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009","number","21","year","2009","published_date","2009-08-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN KECAMATAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2009/No. 23, TLD No. 68
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MOILONG, KECAMATAN BATUI SELATAN, KECAMATAN LOBU, KECAMATAN SIMPANG RAYA DAN KECAMATAN BALANTAK SELATAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai pada umumnya serta Kecamatan Toili, Kecamatan Batui, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta dan Kecamatan Balantak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;\r\nbahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada daerah kecamatan induk, maka dipandang perlu melakukan pemekaran dan membentuk Kecamatan Moilong pemekaran dari Kecamatan Toili, Kecamatan Batui Selatan pemekaran dari Kecamatan Batui, Kecamatan Lobu pemekaran dari Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya pemekaran dari Kecamatan Bunta, dan Kecamatan Balantak Selatan pemekaran dari Kecamatan Balantak;\r\nbahwa pembentukan kecamatan tersebut pada huruf b adalah dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah melalui proses kajian akademis dengan memperhatikan syarat administrasi, syarat tehnis dan syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan serta telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 136 / 373 / RO. ADM. PEM;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan. \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Balantak Selatan dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, batas wilayah dan ibukota; dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2009. \n 8 Halaman; Penjelasan: 1 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 21 Tahun 2009 ini membentuk lima kecamatan baru di wilayah Kabupaten Banggai. Latar belakang pembentukan kecamatan-kecamatan ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai, khususnya di Kecamatan Toili, Kecamatan Batui, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, dan Kecamatan Balantak. Pembentukan ini juga didasari oleh peningkatan jumlah penduduk dan luas wilayah yang berdampak pada peningkatan beban tugas dan volume kerja di kecamatan induk.\n\nKecamatan-kecamatan yang dibentuk adalah:\n\n1. Kecamatan Moilong, yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Toili.\n2. Kecamatan Batui Selatan, yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batui.\n3. Kecamatan Lobu, yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pagimana.\n4. Kecamatan Simpang Raya, yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bunta.\n5. Kecamatan Balantak Selatan, yang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Balantak.\n\nPeraturan ini juga menetapkan batas-batas wilayah untuk masing-masing kecamatan baru tersebut. Selain itu, ditetapkan pula ibu kota kecamatan untuk masing-masing kecamatan yang baru dibentuk.","transitional_provisions","1. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Moilong, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Balantak Selatan, Bupati Banggai, Camat Toili, Camat Batui, Camat Pagimana, Camat Bunta dan Camat Balantak sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing - masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada pemerintah kecamatan baru sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang meliputi :\n a. Tanah, bangunan, barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan induk yang berada dalam wilayah Kecamatan baru dimekarkan / dibentuk.\n b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan baru dimekarkan / dibentuk.\n2. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kecamatan tersebut.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 21 OF 2009
ON
ESTABLISHMENT OF MOILONG SUB-DISTRICT, SOUTH BATUI SUB-DISTRICT,
LOBU SUB-DISTRICT, SIMPANG RAYA SUB-DISTRICT AND SOUTH BALANTAK SUB-DISTRICT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI,

Considering :

that in connection with the development and progress of Banggai Regency in general and Toili Sub-district, Batui Sub-district, Pagimana Sub-district, Bunta Sub-district and Balantak Sub-district in particular, as well as the aspirations that develop in the community, it is necessary to improve the administration of government, the implementation of development and community development in order to guarantee development and progress in the future;
that by taking into account the development of the population and the area which has implications for the increasing burden of tasks and volume of work in the field of government administration, development and community

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bcad1c15-fb71-4426-a409-e9cafc3f97bd","actionData","errors"]