[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bca9ae24-3d29-4dbc-979b-fae931f93b31","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 11 Tahun 2006","number","11","year","2006","published_date","2006-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KELURAHAN
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/NO.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, maka perlu disusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan \n 1.\tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n3.\tUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n5.\tPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;\r\n6.\tPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;\r\n7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;\r\n8.\tPeraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan \r\n9.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.\r\n \n STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 3, Pasal 4 (2), Pasal 5 (2), Pasal 6 (2), Pasal 8, Pasal 14, Pasal 16 (2) dan Pasal 19 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bantaeng.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyusun struktur organisasi dan tata kerja kelurahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
Tugas pokok Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas Lurah dan perangkat Kelurahan, yang meliputi Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten, bantuan pemerintah, dan sumber-sumber lain yang sah.
Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kelurahan.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 11 OF 2006
ON
ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURE OF KELURAHAN

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 6 of Government Regulation Number 73 Year 2005, it is necessary to prepare the Organizational Structure and Work Procedure of Kelurahan. \n that based on the considerations as referred to in letter a above, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation. \n \n
Bearing in Mind :	\n \n Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bca9ae24-3d29-4dbc-979b-fae931f93b31","actionData","errors"]