[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bca2b996-1dbf-4c00-96d2-60a2e84a4c8f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tenaga kerja asing - Penggunaan - retribusi
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2022/37
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 34 Tahun 2021 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi PTKA; 3. Golongan Retribusi PTKA; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip, Sasaran Penetapan Dan Struktur Besaran Tarif; 6. Pemungutan Retribusi PTKA; 7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 8. Kedaluwarsa Penagihan; 9. Pemeriksaan; 10. Insentif Pemungutan; 11. Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Peralihan; 14. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022. \n Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 TAhun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 15 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) di Kota Samarinda. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan pemerintah pusat, serta meningkatkan pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Retribusi PTKA dipungut atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki pengesahan RPTKA dari menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Subjek retribusi adalah Pemberi Kerja TKA.

Retribusi PTKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diberikan. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa, yaitu US$ 100 per orang/bulan (dalam Rupiah) dan dibayarkan di muka. Penerimaan Retribusi PTKA digunakan untuk mendanai validasi pengesahan RPTKA, pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif, pengembangan keahlian, dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan, pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan retribusi.

","transitional_provisions","1. Perizinan penggunaan TKA yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.\n2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelengaraan dan pelaksanaan Retribusi PTKA diatur dengan Peraturan Wali Kota.","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi PTKA tidak membayar kewajibannya dengan tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi PTKA terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi PTKA yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi PTKA terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Mencabut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

MAYOR OF SAMARINDA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER 5 OF 2022
ABOUT
LEVY ON THE UTILIZATION OF FOREIGN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 47 of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Utilization of Foreign Workers, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Levy on the Utilization of Foreign Workers; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Extension of the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 72,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bca2b996-1dbf-4c00-96d2-60a2e84a4c8f","actionData","errors"]