[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc99fd3c-f76d-4ac9-89e4-5264e91e3365","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-12-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pengelolaan Pertambangan Mineral","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-PERTAMBANGAN-MINERAL
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD No.1 Seri D 2012
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pertambangan Mineral
ABSTRAK:	\n \n Mineral merupakan sumber daya alam tak terbarukan, sehingga pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi\r\nkesejahteraan dan kemakmuran rakyat;\r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah\r\ndi bidang pengelolaan pertambangan mineral. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU no. 27 Thn 2000; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 25 Thn 2007; UU No. 26 Thn 2007; UU No. 4 Thn 2009; UU No. 32 Thn 2009; UU No. 12 Thn 2011; PP No. 38 Thn 2007; PP No. 15 Thn 2010; PP No. 22 Thn 2010; PP No. 23 Thn 2010; PP No. 55 Thn 2010; PP No. 78 Thn 2010; Perda Kab. Bangka No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral; Ruang Lingkup dan Kewenangan; Wilayah Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan; Izin Pertambangan Rakyat; Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan; Berakhirnya IUP; Usaha Jasa Pertambangan; Kewajiban Keuangan; Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Reklamasi dan Pascatambang; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 6 Seri D)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka\r\nNomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten\r\nBangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 14 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 25 hlm \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Peraturan ini TIDAK BERLAKU (INACTIVE / NOT IN FORCE). Analisis berikut menyatakan status peraturan sebagai materi historis yang pernah berlaku di Kabupaten Bangka.

\n\n

Kapan dicabut atau tidak berlaku lagi

Tidak tercantum dalam dokumen yang diberikan: teks Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 itu sendiri tidak memuat tanggal pencabutan atau pernyataan kapan peraturan ini secara resmi dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan pada 28 Desember 2012.
Karena instruksi awal menyatakan peraturan ini saat ini INACTIVE, maka tanggal efektif pencabutan atau penonaktifan harus ditelusuri melalui sumber resmi berikut: Lembaran Daerah Kabupaten Bangka, Berita Daerah/Peraturan Daerah berikutnya, Peraturan Bupati terkait, atau pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten / Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

\n\n

Peraturan apa yang menggantikan (jika ada)

Dokumen ini tidak mencantumkan pengganti langsung. Untuk mengetahui peraturan pengganti perlu verifikasi di arsip Lembaran Daerah atau basis data peraturan daerah. Pengganti umumnya berupa:
\n
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka yang lebih baru tentang pengelolaan pertambangan mineral; atau
- Peraturan Bupati yang merinci pelaksanaan teknis (mis. ketentuan jaminan, format laporan); atau
- Perubahan kewenangan/pelarasan akibat peraturan provinsi/aturan nasional yang menempatkan sebagian kewenangan di provinsi atau pusat sehingga Perda ini tidak lagi sesuai.
\n

\n\n

Riwayat perubahan sebelum dicabut

Yang tercantum dalam Perda: Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya Perda ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 (tentang Pengelolaan Pertambangan Umum) yang telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (lihat Pasal 86).
Perubahan selanjutnya: dokumen yang dianalisis tidak memuat amandemen/ perubahan atas Perda No.9/2012. Jika ada amandemen atau pembatalan setelah 2012, itu tidak tercantum di sini dan harus dicari di Lembaran Daerah atau basis data peraturan resmi.

\n\n

Catatan penting: karena dokumen asli tidak memuat informasi pencabutan atau pengganti, setiap penggunaan temuan ini untuk tindakan hukum atau administratif harus diverifikasi dengan dokumen resmi pemerintah daerah atau konsultasi hukum setempat.

","scope_and_parties","policy_content","

Tujuan dan Latar Belakang (sebelum dinyatakan tidak berlaku)

Perda ini disusun dengan tujuan pokok: mengelola sumber daya mineral yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk kemakmuran rakyat (Menimbang huruf a).
Peraturan ini juga bertujuan melaksanakan kewenangan Kabupaten berdasarkan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksana terkait (Menimbang huruf b).

\n\n

Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan

Hak pemegang IUP/IPR: melakukan tahapan usaha pertambangan sesuai ketentuan, memanfaatkan prasarana umum setelah memenuhi aturan, memperoleh hasil produksi yang memenuhi iuran, jaminan hak pelaksanaan usaha sesuai IUP (Pasal 10–13).
Kewajiban pemegang IUP/IPR: menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, mematuhi K3, pengelolaan lingkungan termasuk reklamasi dan pascatambang, menyediakan jaminan reklamasi/pascatambang, melaporkan kegiatan, mengutamakan tenaga kerja dan jasa lokal, serta memenuhi kewajiban finansial (iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi) (Pasal 14–29, 48–49).
Kewajiban pemerintah daerah: pemberian IUP/IPR/IUJP dalam kewenangan, pembinaan, pengawasan, penetapan WPR, pengelolaan informasi geologi, penyusunan neraca sumber daya, dan perlindungan masyarakat terdampak (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 53–59).

\n\n

Mengapa Peraturan Ini Dicabut atau Tidak Berlaku Lagi (analisis)

Dokumen yang diserahkan tidak memuat alasan pencabutan. Namun secara umum, peraturan daerah seperti ini dapat dinonaktifkan/dicabut karena beberapa alasan yang biasa terjadi:
\n
- Adanya peraturan pengganti (Perda baru) yang memperbarui atau menyelaraskan ketentuan;
- Perubahan sifat kewenangan akibat peraturan nasional atau provinsi yang mereposisi urusan pertambangan dari kabupaten ke provinsi/pusat atau sebaliknya;
- Kecocokan dengan peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi (mis. harmonisasi dengan UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang menyebabkan Perda ini menjadi bertentangan atau usang;
- Kebijakan administratif/strategis daerah untuk mengatur ulang tata kelola pertambangan, lingkungan, atau pemanfaatan sumber daya lokal.
\n

\n\n

Dampak Pencabutan (potensial dan historis)

Ketidakpastian administratif: pemegang IUP/IPR mungkin memerlukan kepastian baru terkait perizinan, kewajiban pelaporan, dan tata cara penempatan jaminan.
Penyesuaian teknis dan lingkungan: standar reklamasi, pascatambang, dan K3 bisa berubah bila pengganti menerapkan ketentuan yang lebih ketat atau berbeda.
Perubahan kewenangan: sebagian ketentuan yang dulu diatur kabupaten dapat dialihkan ke provinsi atau kementerian, mengubah alur perizinan dan pengawasan.
Kebutuhan harmonisasi: Perda lama tetap menjadi rujukan historis untuk perkara yang timbul selama masa berlakunya, tetapi pelaksanaan ke depan menunggu ketentuan pengganti.

\n\n

Penutup: semua poin di atas bersifat analitis dan historis. Untuk alasan resmi pencabutan dan rincian dampak pada kasus konkret, diperlukan pemeriksaan peraturan pengganti dan/atau dokumen pencabutan resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten atau Provinsi.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan pada Teks Asli (Historis)

Pasal 85 ayat (1): IUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya IUP tersebut.
Pasal 85 ayat (2): WIUP yang berada di luar KPP dan/atau zona pertambangan pelaksanaan usaha dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan.
Pasal 86: Perda No.6 Tahun 2001 (yang telah diubah oleh Perda No.14/2007) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketika Perda No.9/2012 diberlakukan—ini adalah riwayat perubahan yang tercantum dalam Perda No.9/2012 sendiri.

\n\n

Bagaimana Transisi ke Peraturan Pengganti (analisis prosedural)

Kelanjutan izin dan hak: secara prinsip administratif, IUP/IPR yang sah tetap berlaku sampai masa berlakunya habis atau sampai ada ketentuan peralihan yang mewajibkan penyesuaian; apabila Perda ini dicabut kemudian, Perda/pengaturan pengganti biasanya menetapkan aturan transisi (mis. pengakuan IUP lama, kewajiban lapor ulang atau penyesuaian teknis).
Penyusunan kebijakan operasional: Peraturan Bupati atau petunjuk teknis (jika ada) diperlukan untuk menjembatani detail teknis (penempatan jaminan, format laporan, besaran iuran) pada masa transisi.
Koordinasi antar‑level pemerintahan: apabila ada reposisi kewenangan (provinsi/ pusat), diperlukan koordinasi resmi untuk memindahkan administrasi, data WUP/WIUP, dan data jaminan/reklamasi.

\n\n

Hak dan Kewajiban yang Masih Berlanjut

Izin yang diterbitkan tetap memikul kewajiban reklamasI, pascatambang, penyampaian laporan, dan penempatan jaminan sampai kewajiban tersebut dipenuhi dan/atau sampai akhir masa IUP sesuai ketentuan transisi.
Pemegang IUP tetap harus memenuhi kewajiban keuangan (pajak/iuran) yang timbul selama masa izin; kewajiban ini tidak otomatis hilang karena Perda dicabut.
Hak masyarakat terdampak (ganti rugi, akses penyelesaian sengketa) tetap dapat diajukan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa berlakunya Perda serta peraturan perundang‑undangan yang lebih tinggi.

\n\n

Penyelesaian Perkara yang Belum Selesai

Perkara administrasi atau sengketa yang muncul selama masa berlakunya Perda biasanya diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku pada saat kejadian, kecuali peraturan pengganti mensyaratkan kelanjutan proses di bawah rezim baru.
Kasus pidana dan penyidikan atas perbuatan selama masa berlakunya Perda dapat berlanjut berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku ketika perbuatan dilakukan dan/atau peraturan nasional terkait pertambangan/lingkungan.
Pihak‑pihak yang berkepentingan (pemegang IUP, masyarakat, pemilik tanah) perlu mendapatkan kepastian administratif melalui penerbitan keputusan pelaksana (surat keputusan atau peraturan pelaksana) dari pengganti Perda.

\n\n

Rekomendasi verifikasi: untuk menilai transisi formal dan status hak/kewajiban pada kasus konkret, periksa peraturan pengganti, Peraturan Bupati terkait, serta catatan Lembaran Daerah yang memuat pencabutan atau arahan transisi.

","sanctions","

Sanksi Historis yang Diatur dalam Perda

Sanksi administratif: Pasal 82 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Perda dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Ketentuan detail mengenai sanksi administratif dirujuk untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Sanksi pidana: Pasal 84 mengancam pelanggaran Perda ini dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sampai Rp50.000.000,00. Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai peraturan perundang‑undangan (mis. UU Pertambangan, UU Lingkungan Hidup) jika memenuhi unsur tindak pidana tersebut.
Penyidikan administratif/kriminal: Pasal 83 membuka kemungkinan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah selain pejabat penyidik umum, sesuai ketentuan perundang‑undangan.

\n\n

Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut (analisis)

Secara umum: jika Perda dicabut, ketentuan sanksi administrasi dan pidana di dalamnya tidak lagi dapat diberlakukan untuk perbuatan yang terjadi setelah pencabutan—kecuali ditetapkan lain oleh peraturan pengganti atau terdapat ketentuan transisi yang mengatur kesinambungan penegakan.
Perbuatan yang terjadi saat Perda masih berlaku: pelanggaran yang terjadi sementara Perda masih berlaku tetap dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan; tindakan penegakan bisa dilanjutkan walau Perda telah dicabut jika proses penegakan sudah dimulai sebelum pencabutan, atau jika hukum acara/ketentuan transisi mengizinkan kelanjutan proses penegakan.
Konsekuensi praktis: urusan seperti penarikan jaminan, penggunaan jaminan untuk menyelesaikan reklamasi/pascatambang, tuntutan administratif, dan penyidikan pidana yang telah berjalan kemungkinan harus diselaraskan dengan peraturan pengganti atau peraturan yang lebih tinggi (provinsi/nasional).

\n\n

Penyelesaian Sanksi yang Masih Berjalan

Perkara administratif: biasanya diselesaikan melalui mekanisme administratif yang berlaku (keputusan gubernur/bupati, peraturan pengganti), atau dilanjutkan ke pengadilan tata usaha negara jika sengketa administratif tetap ada.
Perkara pidana: penyidikan/perkara pidana lanjutan akan mengikuti aturan KUHAP dan peraturan pidana substantif yang relevan; pencabutan Perda tidak otomatis menghentikan proses pidana yang berkaitan dengan perbuatan pada masa berlakunya Perda.
Praktik yang disarankan: untuk kasus konkret terkait sanksi yang masih berjalan perlu verifikasi berkas perkara, status administratif IUP/IPR, serta peraturan pengganti yang dapat memengaruhi status pelaksanaan sanksi.

\n\n

Penutup: semua uraian sanksi di atas bersifat historis dan analitis. Untuk tindakan penegakan atau litigasi, konfirmasi terhadap peraturan pengganti dan konsultasi dengan penegak hukum atau penasihat hukum setempat diperlukan.

","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bangka No. 14 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24365/perda-kab-bangka-no-14-tahun-2007","44d56323-003b-4dfe-8ca3-314572be2ecf",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23719/perda-kab-bangka-no-6-tahun-2001","49c9e385-40e8-4544-8d58-57a73c958921","revoked_by",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PERDA Kab. Bangka No. 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka","https://peraturan.bpk.go.id/Details/59976/perda-kab-bangka-no-2-tahun-2017","b227422a-d18d-4207-9aeb-15a9f23e63f6","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BANGKA

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2012
CONCERNING
MINERAL MINING MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n

Considering:

a. that minerals are non-renewable natural resources, therefore their management and exploitation need to be carried out optimally, efficiently, transparently, sustainably and environmentally conscious for the greatest possible welfare and prosperity of the people;

b. that based on the provisions of Article 8 paragraph (1) letter a of Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining, the Regency Government has the authority to make regional legislation in the field of mineral mining management;

c. that based on the considerations referred to in letter a and letter b, it is necessary to regulate Mineral Mining Management which is stipulated by Regional Regulation of Bangka Regency.

\n\n

Remembering:

1. Law Number 28 Year 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1821);

2. Law Number 27 Year 2000 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc99fd3c-f76d-4ac9-89e4-5264e91e3365","actionData","errors"]

Status Peraturan

Kapan dicabut atau tidak berlaku lagi

Peraturan apa yang menggantikan (jika ada)

Riwayat perubahan sebelum dicabut

Tujuan dan Latar Belakang (sebelum dinyatakan tidak berlaku)

Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan

Mengapa Peraturan Ini Dicabut atau Tidak Berlaku Lagi (analisis)

Dampak Pencabutan (potensial dan historis)

Ketentuan Peralihan pada Teks Asli (Historis)

Bagaimana Transisi ke Peraturan Pengganti (analisis prosedural)

Hak dan Kewajiban yang Masih Berlanjut

Penyelesaian Perkara yang Belum Selesai

Sanksi Historis yang Diatur dalam Perda

Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut (analisis)

Penyelesaian Sanksi yang Masih Berjalan

REGENT OF BANGKA

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCYNUMBER 9 YEAR 2012CONCERNINGMINERAL MINING MANAGEMENT

REGENT OF BANGKA,

Considering:

Remembering:

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2012
CONCERNING
MINERAL MINING MANAGEMENT