[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc92e90d-03a7-447d-a14b-7c7722be2217","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":92,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2002","number","14","year","2002","published_date","2002-06-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-perizinan-lembaga-pelatihan-kerja
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2002/No.29 Seri C 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka untuk menerbitkan pendirian Lembaga Pelatihan Kerja perlu dilakukan pembinaan terhadap pendirian Lembaga Pelatihan Kerja tersebut;\r\nb. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun\r\n2000; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34\r\nTahun 1972; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun\r\n1997; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-149/MEN/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II\r\nKaranganyar Nomor 7 Tahun 1990. \n Peraturan ini mengatur pungutan sebagai jasa pelayanan atas bimbingan dan\r\npengawasan Lembaga Pelatihan Kerja \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2002. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten Karanganyar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan mutu lulusan Lembaga Pelatihan Kerja melalui pengelolaan manajemen dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja Swasta wajib memiliki izin dari Bupati.
Objek retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa bimbingan atas penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja.
Retribusi termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.
Tarif retribusi didasarkan pada pengeluaran Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja, dengan struktur tarif yang berbeda berdasarkan jumlah program pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
Masa retribusi adalah 5 tahun.
Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 14 OF 2002
ABOUT
LICENSING RETRIBUTION OF JOB TRAINING INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to issue the establishment of a Job Training Institution, it is necessary to foster the establishment of the Job Training Institution;
that for this purpose, it needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 14 of 1969 concerning Basic Provisions of Labor (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1969 Number 55, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2912);
Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Levies (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc92e90d-03a7-447d-a14b-7c7722be2217","actionData","errors"]