[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc8cad09-4e93-4ea1-b14f-c891dd490341","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakter, beraklak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa;\r\nb. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelengggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 10 Tahun 1950; UU No. 20 tahun 1903, Undang-Undang No.14 Tahun 2005, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Undang-Undang No.30 Tahun 2014, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Prov. Jateng No. 9 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah mengantur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan Bab. Penyelenggaraan Pendidikan, Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pendanaan Pendidikan, Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat, meningkatkan mutu layanan, daya saing, dan relevansi pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pendidikan.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota, penerbitan perizinan pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan masyarakat, serta pembinaan bahasa dan sastra.
Penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada kebijakan nasional dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta memperhatikan kearifan lokal.
Pengembangan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan menengah dan/atau khusus yang dibiayai melalui APBD, yang diarahkan sebagai Satuan Pendidikan untuk masyarakat miskin berprestasi.
Pengembangan dan penjaminan terselenggaranya pendidikan vokasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
Kurikulum pendidikan menengah dan khusus yang merupakan kurikulum nasional, yang dapat dikembangkan oleh daerah dengan berbasis potensi dan keunggulan lokal.
Hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengadaan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan, dan pengembangan profesi mereka.
Peran serta masyarakat dalam membantu Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Perizinan pendidikan yang meliputi pendirian, operasional, penambahan, perubahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan.
Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi, masyarakat, dan dunia usaha.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan, skorsing dan/atau dikembalikan oleh satuan pendidikan kepada orang tua/wali.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 1 OF 2019
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that education is a human right that must be fulfilled in a quality manner and implemented with due regard to other fundamental rights to build human resources that are characterized, have noble character, are cultured and based on devotion to God Almighty;
that with the issuance of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Regulation of Central Java Province Number 4 of 2012 concerning the Implementation of Education is no longer in accordance with the development of circumstances, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementation of Education;

In view of:

Article 18 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc8cad09-4e93-4ea1-b14f-c891dd490341","actionData","errors"]