[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc79074a-c42f-49fc-af0d-f79639a3a348","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas","place_of_enactment","Tarempa","theme","Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 81
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 33 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2010 sebagaiman telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2010; Permendagri No. 140 Tahun 2017 \n Dalam Peraturan Daerah diatur tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta taat kerja badan pengelola perbatasan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. \n 24 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPD bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi serta pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

BPPD memiliki wewenang melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah, dan melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Susunan organisasi BPPD terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi. Sekretariat memiliki fungsi perencanaan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Bidang-bidang memiliki fungsi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terkait pengelolaan perbatasan.

Pendanaan BPPD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ANAMBAS ISLANDS
RIAU ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF ANAMBAS ISLANDS REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
POSITION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, DUTIES AND FUNCTIONS AND
WORKING PROCEDURE OF THE REGIONAL BORDER MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ANAMBAS ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 18 paragraph (2) of Law Number 43 of 2008 concerning State Territory, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Working Procedures of the Regional Border Management Agency; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 33 of 2008 concerning the Establishment of Anambas Islands Regency in Riau Islands Province (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc79074a-c42f-49fc-af0d-f79639a3a348","actionData","errors"]