[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc782fa9-4c2f-4835-821c-8e2f956a5066","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manokwari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manokwari Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Manokwari","place_of_enactment","Manokwari","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. No. 2022/10, TLD. No. 2022/15, LL Kab Manokwari: 151 hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan penyesuaian. \r\nDalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. \n Peraturan Daerah mengatur mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n- **Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:** Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.\r\n- **Pengelola Keuangan Daerah:** Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD.\r\n- **Struktur APBD:** APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\r\n- **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD harus mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD.\r\n- **Pelaksanaan dan Penatausahaan:** Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.\r\n- **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:** Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.\r\n- **Kekayaan dan Utang Daerah:** Pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n- **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.\r\n- **Penyelesaian Kerugian Daerah:** Setiap kerugian keuangan daerah harus segera diselesaikan.\r\n- **Informasi Keuangan Daerah:** Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MANOKWARI
THE PROVINCE OF WEST PAPUA

REGIONAL REGULATION OF MANOKWARI REGENCY
NUMBER 10 OF 2022
on
THE MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MANOKWARI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management, Regional Regulation of Manokwari Regency Number 3 of 2016 concerning the Main Principles of Regional Financial Management is no longer appropriate and needs to be adjusted;
that in order to organize good regional governance, it needs to be supported by an effective and efficient regional financial management system based on the principles of transparency, accountability, and participation, and can be accounted for in accordance with the provisions of laws

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc782fa9-4c2f-4835-821c-8e2f956a5066","actionData","errors"]