[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc77b3d5-737f-4ef0-b37c-e077ca8e1577","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Perkawinan Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-07-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pencegahan Perkawinan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perkawinan anak
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2024/No.8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencegahan Perkawinan Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang berada di \r\nluar batas norma sosial dan hukum, yang memiliki potensi risiko\r\nburuk pada aspek sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi\r\nanak, karena ketimpangan fisik dan mentalnya, serta karena\r\nanak masih membutuhkan perawatan dan perlindungan untuk\r\ntumbuh dan berkembang sebagai manusia yang mempunyai\r\nharkat dan martabat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945; bahwa perkawinan anak harus dicegah secara sistemik, terencana, terpadu untuk menyelamatkan dan melindungi anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa melalui kebijakan regulasi, agar terhindar dari dampak negatif bagi tumbuh\r\nkembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian\r\nhukum mengenai upaya mencegah perkawinan anak, maka perlu membentuk pengaturan tentang Pencegahan Perkawinan Anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n DI dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pencegahan, Penguatan Kelembagaan, Pengaduan, Penanganan dan Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi, Kerja Sama dan Kemitraan, Sinergitas, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2024. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, namun upaya untuk Pencegahan Perkawinan Anak masih bersifat parsial, tidak terpadu dan komprehensif, sehingga tidak memberikan kekuatan dalam pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah bahwa perkawinan anak dianggap sebagai masalah sosial dan hukum yang berpotensi merugikan anak-anak dari aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai upaya pencegahan yang melibatkan Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan perkawinan anak, memberdayakan lembaga kemasyarakatan, membentuk fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan mengoordinasikan pendataan anak putus sekolah. Perangkat Daerah terkait juga memiliki tugas khusus, seperti Dinas Kesehatan yang menyiapkan materi komunikasi dan edukasi kesehatan reproduksi, Dinas Pendidikan yang menerapkan kebijakan satuan pendidikan ramah anak, dan Dinas Sosial yang melakukan deteksi dini kerentanan terjadinya perkawinan anak.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai lembaga, pengaduan dan penanganan kasus perkawinan anak, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan, serta kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak. Pendanaan untuk pencegahan perkawinan anak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Dalam hal belum terbentuk UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pengaduan, penanganan, dan/atau pendampingan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 8 OF 2024
on
PREVENTION OF CHILD MARRIAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that child marriage is a marriage that is outside the boundaries of social and legal norms, which has the potential for adverse risks to the social, health, education and economic aspects of children, due to physical and mental imbalances, and because children still need care and protection to grow and develop as human beings who have dignity and are based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that child marriage must be prevented systematically, in a planned, integrated manner to save and protect children as the next generation of the nation's ideals through regulatory policies, in order to avoid negative impacts on child growth and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc77b3d5-737f-4ef0-b37c-e077ca8e1577","actionData","errors"]