[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6c7dc4-8b1a-4b43-8b73-c9be7a214193","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017","number","13","year","2017","published_date","2017-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sintang","place_of_enactment","Sintang","theme","Ketertiban Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KETERTIBAN UMUM
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2017/NO.13, LL KAB.SINTANG: 28 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketertiban Umum
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tenteram, perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum; \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.23 Tahun 2002, UU No.28 Tahun 2002, UU No.38 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2006, UU No.21 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 2009, UU No.11 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2009; \r\n\r\n \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017. \n Terdiri atas 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Sintang. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan kondisi yang dinamis agar pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan tertib, teratur, dan tenteram.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

\n\n

Tertib jalan dan angkutan jalan: Mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan, pengemudi angkutan umum, serta larangan terkait perusakan jalan, pembuatan becak bermotor, dan pemungutan uang di jalan.
Tertib jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial: Melarang tindakan yang dapat mengotori, merusak, atau menyalahgunakan fungsi jalur hijau, taman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
Tertib kebersihan dan lingkungan: Mewajibkan setiap orang atau badan untuk memelihara kebersihan lingkungan, bangunan, dan pekarangan, serta mengatur pemeliharaan hewan peliharaan dan ternak.
Tertib sungai, saluran air, irigasi, kolam, sempadan sungai, waduk, danau, dan embung: Melarang tindakan yang dapat mengotori atau merusak sungai, saluran air, dan badan air lainnya.
Tertib bangunan: Mengatur pendirian bangunan, menara komunikasi, serta kewajiban pemilik bangunan untuk menjaga dan memelihara propertinya.
Tertib perizinan dan tempat usaha: Mewajibkan setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha untuk memiliki izin tempat usaha dan/atau izin lainnya yang disyaratkan.
Tertib reklame: Mengatur penyelenggaraan reklame dan melarang penyelenggaraan reklame komersial di tempat-tempat tertentu.
Tertib kependudukan: Mewajibkan setiap orang yang tinggal di Kabupaten Sintang untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan.
Tertib tempat hiburan, permainan ketangkasan, dan keramaian: Melarang segala bentuk kegiatan perjudian dan mengatur penyelenggaraan tempat hiburan dan permainan ketangkasan.
Tertib penyandang masalah kesejahteraan sosial: Melarang meminta sumbangan di tempat umum, beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, dan/atau pengelap mobil di jalanan, serta menelantarkan anggota keluarga yang sakit jiwa.
Tertib kesehatan: Melarang praktek pengobatan tanpa izin dan penjualan obat-obatan ilegal.
Tertib peran serta masyarakat: Mewajibkan pemasangan bendera Merah Putih pada hari besar nasional dan mengatur penempatan lambang, simbol, bendera, spanduk, dan atribut lainnya di tempat umum.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:\n1. Teguran/peringatan lisan atau tertulis.\n2. Paksaan pemerintah.\n3. Denda pembebanan biaya paksaan pemerintah atau denda administratif.\n4. Pembekuan atau pencabutan izin.\n\nPelanggaran juga dapat diancam pidana kurungan paling singkat 3 hari dan paling lama 30 hari atau denda Rp. 100.000,- hingga Rp.50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SINTANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

SINTANG REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2017
ABOUT
PUBLIC ORDER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINTANG,

\n\n \n \n

Considering:

that to realize a safe and comfortable Sintang Regency and create a dynamic condition in which the government and society can carry out their activities in an orderly, organized, and peaceful manner, it is necessary to have legal arrangements regarding public order;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (1) letter e of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015, that mandatory government affairs related to basic services of peace, public order, and community protection are the authority of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6c7dc4-8b1a-4b43-8b73-c9be7a214193","actionData","errors"]