[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6b94f3-7422-461f-af05-3dba398ead84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin","short_title","Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1953","number","7","year","1953","published_date","1953-06-17","effective_date","1953-06-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1953
Undang-undang Darurat NO. 7, LN.1953/NO.51, LL SETNEG : 3 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 1953. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 ini diterbitkan untuk mengatasi kekurangan kawat tembaga yang sangat diperlukan pada saat itu. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mencegah pencurian kawat tembaga yang digunakan dalam hubungan telepon dan telegraf, yang semakin meningkat sejak berdirinya Republik Indonesia Serikat. Undang-undang ini menetapkan bahwa pembelian, penerimaan, penyerahan, penguasaan, kepunyaan, persediaan, penyimpanan, pengangkutan, atau pembawaan kawat tembaga dengan berat lebih dari 5 kg memerlukan surat izin dari Kepala Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon. Surat izin ini tidak diperlukan untuk Jawatan-jawatan Negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara hingga satu tahun dan/atau denda hingga sepuluh ribu rupiah. Undang-undang ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian kepemilikan kawat tembaga oleh Jawatan P.T.T. dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pencurian kawat tembaga.","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa yang membeli, menerima, menyerahkan, menguasai, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam pemilikan, menyimpan, mengangkut atau membawa kawat tembaga tanpa surat izin dapat dihukum dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh ribu rupiah. 2. Barang-barang yang digunakan atau yang menjadi obyek kejahatan dapat dirampas.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[111],{"_112":113,"_114":115,"_36":116},"text","UU No. 4 Tahun 1958 tentang Penetapan \"Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan atau Pembawaan Kawat-Tembaga dengan Tidak Mempunyai Idzin\" (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 51) Sebagai Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51613/uu-no-4-tahun-1958","f3708597-0a8b-4839-94d4-389f3b021232","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

EMERGENCY LAW
NUMBER 7 YEAR 1953
DATE JUNE 17, 1953
CONCERNING: THREAT OF PUNISHMENT AGAINST THE PURCHASE, RECEIPT, DELIVERY, CONTROL, OWNERSHIP, INVENTORY OR POSSESSION, STORAGE, TRANSPORTATION OR CARRYING OF COPPER WIRE WITHOUT A PERMIT

\n
\n

President of the Republic of Indonesia,

\n
\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with the shortage of copper wire which is currently urgently needed, it is deemed necessary to enact regulations threatening punishment against the purchase, receipt, delivery, control, ownership, inventory or possession, storage, transportation or carrying of copper wire without a permit;
that due to the urgent circumstances, this Law needs to be enacted immediately;

In view of:

Article 96 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

Hearing:
The Cabinet of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6b94f3-7422-461f-af05-3dba398ead84","actionData","errors"]