[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6b8ed2-96b1-47f5-a789-3bc3c1534b5a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib","short_title","Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-09-04","effective_date","2024-09-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","39408261-8122-424b-93e0-b3fbcbaae64c","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Dewan Perwakilan Daerah","short_name","Peraturan DPD","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Dewan Perwakilan Daerah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Tertib","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Tertib
2024
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah NO. 2, BN 2024 (615); hlm 125
Peraturan Dewan Perwakilan Daerah TENTANG Tata Tertib
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Dewan Perwaki lan Daerah Republik\r\nIndonesia Nomor I Tahun 2022 tentang Tata Tertib,\r\nmateri muatannya perlu disesuaikan dengan\r\nperkembangan hukum dan dinamika kelembagaan,\r\nsehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 22C, Pasal 22D, dan Pasal 22E UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 \n Peraturan ini mengatur mengenai susunan DPD yang terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum; kedudukan DPD sebagai lembaga negara; hak, fungsi, wewenang, dan tugas, serta kemandirian anggaran DPD; keanggotaan; anggota DPD di MPR; pelaksanaan fungsi legislasi; pelaksanaan fungsi pengawasan; pelaksanaan fungsi anggaran; pemberian pertimbangan terhadap calon anggota BPK; representasi; persidangan; pengambilan keputusan; kode etik; penyidikan; larangan dan sanksi; dan sistem pendukung \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024. \n 125 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, karena materi muatannya perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan dinamika kelembagaan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan DPD ini mengatur tentang tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk menetapkan tata tertib sebagai pedoman tata kelola DPD beserta alat kelengkapannya.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Susunan dan Kedudukan DPD:** DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum dan berkedudukan sebagai lembaga negara.\n2. **Hak, Fungsi, Wewenang, dan Tugas DPD:** DPD memiliki hak mengajukan RUU terkait otonomi daerah, ikut membahas RUU tersebut bersama DPR dan Pemerintah, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pembahasan RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Fungsi DPD meliputi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Wewenang dan tugas DPD mencakup mengajukan RUU, ikut membahas RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR, melakukan pengawasan, menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR, menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK, memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK, menyusun Prolegnas, melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas rancangan Perda dan Perda, serta melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang.\n3. **Keanggotaan DPD:** Anggota DPD adalah wakil daerah provinsi yang terpilih dalam pemilihan umum. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD memiliki hak bertanya, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, serta keuangan dan administratif. Anggota DPD berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mempertahankan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara, menaati prinsip demokrasi, menaati Tata Tertib dan Kode Etik, mematuhi keputusan lembaga, menjaga etika dalam hubungan kerja dengan lembaga lain, mendengar aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat, serta menyebarluaskan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.\n4. **Alat Kelengkapan DPD:** Alat kelengkapan DPD terdiri atas Pimpinan, Panitia Musyawarah, panitia kerja (Komite I, II, III, dan IV), Panitia Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan Kehormatan, Badan Kerja Sama Parlemen, Badan Urusan Legislasi Daerah, Badan Akuntabilitas Publik, dan Panitia Khusus. Setiap Anggota kecuali Pimpinan DPD, harus menjadi Anggota salah satu Komite.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan DPD No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/248197/peraturan-dpd-no-1-tahun-2022","2a5b495b-c013-4395-af71-23873bd9ccdc",{"_94":100,"_96":101},"Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2007-2009","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
RULES OF PROCEDURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 251, Article 253 paragraph (3), Article 259 paragraph (2), Article 260 paragraph (7), Article 261 paragraph (2), Article 263 paragraph (3), Article 266, Article 269, Article 270 paragraph (2), Article 272, Article 275, Article 280, Article 282 paragraph (5), Article 283 paragraph (5), Article 284 paragraph (3), Article 285 paragraph (5), Article 286 paragraph (3), Article 287 paragraph (2), Article 288 paragraph (2), Article 295, Article 299, and Article 313 paragraph (5) of Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6b8ed2-96b1-47f5-a789-3bc3c1534b5a","actionData","errors"]