[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc69b0fc-5a73-4995-a367-5ada25ca1e09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 6 Tahun 2004","number","6","year","2004","published_date","2004-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara","place_of_enactment","Kendari","theme","Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-pelabuhan-penyeberangan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2004 /No. 6 , LL 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom adalah kewenangan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota. Bahwa pelabuhan penyeberangan yang melayani lintas Penyeberangan Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi\r\nSulawesi Tenggara perlu dikelola secara optimal demi kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa untuk meningkatkan kwalitas pengelolaan dan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan yang dimaksud huruf b perlu dipungut retribusi atas jasa pelayanan pelabuhan penyeberangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah. \n UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 1999; PP No. 14 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 69 Tahun 2001; Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sultra No. 7 Tahun 1989; Perda Prov. Sultra No. 5 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Perda No. 15 Tahun 2001; \n perda ini mengatur tentang ketentuan umum, lokasi dan pengelolaan, ketentuan pemungutan retribusi daerah, kewajiban membayar retribusi, saat retribusi terutang, penetapan, tata cara pemungutan dan penagihan, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang melayani lintas kabupaten/kota dalam provinsi demi kepentingan pelayanan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi jasa pelabuhan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan pelabuhan penyeberangan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara operasional oleh UPTD Pelabuhan Penyeberangan. Lokasi pelabuhan penyeberangan yang diatur meliputi Kendari, Wawonii, Torobulu, Tampo, Bau-bau, dan Waara, dengan lintasan penyeberangan yang spesifik untuk masing-masing lokasi. Fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan penyeberangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Retribusi Pelayanan Pelabuhan:

Retribusi dipungut atas pelayanan/pemanfaatan pelabuhan penyeberangan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Obyek retribusi adalah pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan, dan subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati jasa tersebut. Retribusi ini termasuk golongan retribusi jasa usaha. Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah pelayanan pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan.

Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, meliputi tarif jasa dermaga, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa pemeliharaan dermaga, jasa timbang kendaraan, jasa penumpukan barang, tarif sewa tanah dan bangunan, tarif air bersih, dan retribusi Surat Pemberitahuan Muatan Kapal (SPMK). Setiap pengguna fasilitas pelabuhan diwajibkan membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan. Aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberi upah pungut sebesar 5% dari realisasi penerimaan retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER : 6
YEAR : 2004
SERIES : NO.

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
NUMBER : 6 YEAR 2004
CONCERNING
MANAGEMENT OF FERRY PORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTHEAST SULAWESI

Considering :

that based on the provisions of Article 9 paragraph (1) of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, it has been stipulated that the authority of the Provincial Government as an autonomous region is the governmental authority that is cross-Regency/City;
that ferry ports that serve cross-Regency/City ferry transport in the Southeast Sulawesi Provincial Region need to be managed optimally for the sake of service to the community;
that to improve the quality of management and service of ferry ports as referred to in letter b, it is necessary to collect fees for ferry port services;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc69b0fc-5a73-4995-a367-5ada25ca1e09","actionData","errors"]