[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc66cec9-2f01-4765-b9e0-d669ff4ab32d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2015","number","19","year","2015","published_date","2015-10-15","effective_date","2015-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Penyelenggaraan Izin Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2015/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna\r\nmengembangkan usaha di bidang peternakan dan\r\nkesehatan hewan, serta pengendalian penyakit ternak\r\ndalam meningkatkan populasi dan mutu ternak di\r\nKabupaten Pemalang, maka perlu diatur penyelenggaraan\r\nizin dibidang peternakan dan kesehatan hewan; \r\nbahwa dengan semakin berkembangnya kegiatan di sektor\r\nusaha peternakan di Kabupaten Pemalang, perlu\r\ndilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan\r\npengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan tersebut;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang\r\nNomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan\r\nHewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang\r\nNomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan\r\nKesehatan Hewan, menyebutkan bahwa bagi peternak dan\r\nperusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak\r\nwajib memiliki tanda daftar usaha peternakan atau izin\r\nusaha peternakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; \r\nbahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang\r\nNomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan\r\nKesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009\r\ntentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan\r\nbahwa setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan\r\nkesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati/\r\nWalikota;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan\r\nIzin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;\r\n \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPenyelenggaraan Izin Di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan\r\nyang meliputi\r\nMaksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Usaha Peternakan, Kesehatan Hewan, Bimbingan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015. \n 23 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan, melindungi konsumen obat hewan dan jasa medik veteriner, mewujudkan peternakan yang maju dan berkelanjutan, serta meningkatkan perekonomian daerah.\r\n\r\nKetentuan substansial meliputi:\r\n- **Jenis Usaha Peternakan**: Pakan, alat dan mesin peternakan, serta budidaya peternakan.\r\n- **Pakan**: Produksi pakan komersial memerlukan izin. Pakan harus memenuhi standar teknis dan keamanan.\r\n- **Alat dan Mesin Peternakan**: Alat dan mesin harus memberikan keselamatan dan keamanan.\r\n- **Budi Daya Peternakan**: Perusahaan peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan, sementara peternakan rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat.\r\n- **Kesehatan Hewan**: Meliputi pelayanan jasa medik veteriner dan usaha obat hewan. Pelayanan jasa medik veteriner memerlukan izin dari Bupati atau SKPD terkait.\r\n- **Izin Usaha Obat Hewan**: Setiap usaha depo dan toko obat hewan wajib memiliki izin.","transitional_provisions","Semua izin yang telah diperoleh penyelenggara usaha peternakan, pelayanan jasa medik veteriner, dan usaha obat hewan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin dan wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","Pemegang izin yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:\r\n1. Teguran atau peringatan tertulis.\r\n2. Penghentian sementara kegiatan usaha.\r\n3. Pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 19 OF 2015
ABOUT
LICENSING IN THE FIELD OF LIVESTOCK FARMING
AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

Considering:

that to provide legal certainty in order to develop businesses in the field of livestock farming and animal health, as well as controlling livestock diseases in increasing the population and quality of livestock in Pemalang Regency, it is necessary to regulate the licensing in the field of livestock farming and animal health;
that with the increasing development of activities in the livestock farming business sector in Pemalang Regency, it is necessary to carry out guidance, regulation, control, and supervision of these livestock farming business activities;
that based on the provisions of Article 29 of Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health as amended by Law Number 41

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc66cec9-2f01-4765-b9e0-d669ff4ab32d","actionData","errors"]