[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc5d23d5-e716-4a5b-a943-b9ab189e5306","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional","short_title","Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) Nomor 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-12-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","dc22fc90-992a-49a1-b744-7d0d1aa2ca69","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)","short_name","Perdasus Papua","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua","place_of_enactment","Jayapura","theme","Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata cara pemberian pertimbangan ggubernur terhadap perjanjian internasional
2014
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) NO. 9, LD.2014/NO.09
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) TENTANG Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian pertimbangan Gubernur terhadap Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua;\r\nb. pertimbangan Gubernur terhadap Perjanjian Internasional harus dapat memberikan kemanfaatan yang besar yang mencerminkan keberpihakan kepada perlindungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan keberpihakan terhadap kepentingan kesejahteraan seluruh rakyat di Provinsi Papua; \r\nc. berdasarkan pertimbangan dan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Internasional. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008, \n Perjanjian internasional yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Khusus ini merupakan Perjanjian internasional yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi dan telah disepakati oleh Pemerintah dengan pihak Iain merupakan dokumen yang bersifat terbuka schingga dan dapat diakses oleh masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (PERDASUS PAPUA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014. \n - \n - \n 5 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Khusus ini mengatur tentang tata cara pemberian pertimbangan Gubernur Papua terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertimbangan Gubernur memberikan manfaat besar yang mencerminkan keberpihakan kepada perlindungan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Ketentuan substansial meliputi:

Penyampaian Rencana Perjanjian Internasional oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pemrakarsa kepada Gubernur dalam bentuk Rancangan Perjanjian Internasional, disertai dokumen pendukung.
Penetapan pertimbangan Gubernur terhadap rancangan Perjanjian Internasional dengan Keputusan Gubernur.
Penyampaian pertimbangan Gubernur kepada DPRP dan MRP untuk mendapatkan persetujuan dan pertimbangan.
Persetujuan DPRP diberikan paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan pertimbangan Gubernur, dengan mekanisme perpanjangan waktu. Jika DPRP tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut, DPRP dianggap telah memberikan persetujuan.
MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan, khususnya menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua, mengikuti tata cara dalam Peraturan Daerah Khusus tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.
Persetujuan DPRP dan MRP berupa usulan perbaikan rancangan Perjanjian Internasional disertai alasan dan dokumen pendukung, yang dipergunakan oleh Gubernur sebagai bahan penyusunan pertimbangan.
Pertimbangan Gubernur yang disampaikan kepada pemerintah berupa usulan perbaikan rancangan Perjanjian Internasional disertai alasan dan dokumen pendukung. Jika tidak dapat diterima, Pemerintah melakukan musyawarah dengan Gubernur.
Rancangan Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah merupakan dokumen yang bersifat rahasia.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF PAPUA
SPECIAL REGIONAL REGULATION OF PAPUA PROVINCE
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
PROCEDURES FOR PROVIDING THE GOVERNOR’S CONSIDERATION
ON INTERNATIONAL AGREEMENTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PAPUA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 4 paragraph (9) of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, as amended by Law Number 35 of 2008 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2008 concerning Amendments to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province into Law, it is necessary to regulate the procedures for providing the Governor's consideration of International Agreements relating to the interests of Papua Province;
that the Governor's consideration of International Agreements must be able to provide great benefits that reflect partiality to the protection of natural resources, human resources

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc5d23d5-e716-4a5b-a943-b9ab189e5306","actionData","errors"]