[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc5471f2-c99f-4fe2-b0df-811026dff8b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2023 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-12-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama","place_of_enactment","Rasieye","theme","SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. No. 2023/8, TLD No. 8, LL Kab Teluk Wondama: 33 hal
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2 Tahun 2022; \n Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama ini mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023. \n (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan Daerah yang ada dinyatakan \r\nmasih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. \r\n(2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Teluk Wondama. Sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar pemangku kepentingan, wilayah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, dan susunan pemerintahan. Tujuannya adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta mewujudkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Tahapan perencanaan meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi rencana. Dokumen perencanaan yang dihasilkan meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD. Proses penyusunan melibatkan Bappeda, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses anggota DPRK. Data dan informasi yang akurat serta rencana tata ruang menjadi dasar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah.","transitional_provisions","1. Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan mengenai penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk Kelurahan mulai berlaku efektif paling lambat untuk perencanaan tahun 2024.","sanctions","1. Bagi PD yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau keterlambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Disamping sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PD yang tidak menyusun Renstra dan Renja PD sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi untuk tidak dialokasikan belanja program dan kegiatan dalam APBD selain belanja rutin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TELUK WONDAMA
WEST PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TELUK WONDAMA REGENCY
NUMBER 8 OF 2023
ABOUT
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TELUK WONDAMA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Development Planning System; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 135, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4151) as amended several times, most recently by Law Number 2 of 2021 concerning the Second

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc5471f2-c99f-4fe2-b0df-811026dff8b4","actionData","errors"]