[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc47dccb-061f-4b85-af52-50d1313cc390","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ketapang","place_of_enactment","Ketapang","theme","Pajak Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-REKLAME
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15, TLD No.15, LL Kab Ketapang: 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Reklame
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Kemendagri No.170 Tahun 1997, Kemendagri No.173 Tahun 1997, Kemendagri No.43 Tahun 1999, Kemendagri No.27 Tahun 2002, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan , Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang , Pendaftaran Wajib Pajak, Tata Cara Pemungutan Dan Penetapan Pajak , Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi , Keberatan Dan Banding , Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan , Sanksi Administratif, Pembukuan Dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. \n Peraturan ini memiliki 22 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah bahwa Pajak Reklame merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari Pajak Reklame, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Pajak:** Pajak Reklame dikenakan atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame yang diklasifikasikan menurut jenisnya (billboard, megatron, kain, neonbox, dll.). Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, dan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.\n2. **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak:** Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20%. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame memperhatikan faktor jenis, bahan, lokasi, waktu, jangka waktu, jumlah, dan ukuran media reklame.\n3. **Wilayah Pemungutan:** Pajak reklame dipungut di wilayah Kabupaten Ketapang.\n4. **Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak:** Masa pajak ditetapkan 1 tahun kalender untuk pemasangan permanen dan jangka waktu pemasangan untuk reklame insidentil. Pajak terutang sejak ditetapkannya surat ketetapan pajak oleh Bupati.\n5. **Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak:** Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan data objek pajak kepada Bupati.\n6. **Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak:** Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.\n7. **Tata Cara Pembayaran:** Pembayaran pajak dilakukan pada kas umum daerah sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.\n8. **Tata Cara Penagihan Pajak:** Penagihan pajak dilakukan dengan surat teguran, surat peringatan, dan surat paksa jika wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang.\n9. **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak:** Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.\n10. **Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi:** Bupati dapat membetulkan, membatalkan, atau mengurangkan ketetapan pajak dan menghapuskan sanksi administrasi.\n11. **Keberatan dan Banding:** Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKPD dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan.\n12. **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:** Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.\n13. **Kedaluwarsa Penagihan:** Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.\n14. **Sanksi Administratif:** Keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administratif sebesar 2% sebulan.\n15. **Pembukuan dan Pemeriksaan:** Wajib pajak dengan omzet tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan.\n16. **Insentif Pemungutan:** Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif.\n\nPeraturan ini juga mengatur ketentuan khusus, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap peraturan ini.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,-.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KETAPANG
REGIONAL REGULATION OF KETAPANG REGENCY
NUMBER 15 OF 2011
ABOUT
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KETAPANG,

Considering:

that Advertisement Tax is one source of local own-source revenue that is quite potential and beneficial in financing the implementation of government and development in the region;
that in an effort to increase regional revenue, especially those sourced from Advertisement Tax, the Regional Regulation Level II of Ketapang Number 5 of 1998 concerning Advertisement Tax, needs to be replaced and adjusted to Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Advertisement Tax.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc47dccb-061f-4b85-af52-50d1313cc390","actionData","errors"]