Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Surakarta ini mengatur tentang kesetaraan difabel dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial difabel dalam segala aspek kehidupan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan difabel diarahkan untuk mencapai sasaran pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan berperan serta dalam pembangunan daerah, bantuan sosial, dan hak-hak ketenagakerjaan. Setiap difabel memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan warga masyarakat lainnya. Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesetaraan difabel melalui perlindungan dari eksploitasi, penyusunan kebijakan pelayanan publik, serta keterbukaan informasi. Penggolongan difabel dilakukan untuk kepentingan pelayanan rehabilitasi, meliputi difabel mampu rawat, latih, dan didik. Pelayanan hak-hak difabel meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peranserta dalam pembangunan, dan bantuan sosial. Pemerintah daerah wajib menyediakan aksesibilitas fisik pada fasilitas publik, menyelenggarakan rehabilitasi berbasis panti, sumberdaya masyarakat, dan keluarga, serta memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan. Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta yang mempekerjakan minimal 100 orang wajib mempekerjakan 1 difabel. Pemerintah daerah juga harus membuka ruang informasi dan peranserta difabel dalam pembangunan, serta memberikan bantuan sosial berupa pelayanan administrasi, informasi, dan bantuan finansial/material.